Author: lucidaco

Pemerintah Indonesia telah menandatangani kesepakatan penerapan Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) dengan OECD. Implementasinya di dalam negeri akan ditetapkan dalam peraturan presiden dan peraturan teknis di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)."Kami akan siapkan perpresnya, dan peraturan teknisnya nanti di DJP dan kami akan laporkan ke OECD, baru setelah itu akan efektif," kata K...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyediakan simulator penggunaan sistem inti administrasi perpajakan alias Core Tax System. Simulator ini dirilis agar para Wajib Pajak bisa belajar bagaimana cara menggunakan sistem canggih pajak tersebut sebelum benar-benar dirilis."Mulai 23 September sebetulnya WP sudah bisa melakukan pembelajaran, jadi simulasi kami coba buka lewat internet...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan implementasi peluncuran sistem administrasi pajak canggih atau core tax administration system (CTAS) terlaksana paling lambat pada 1 Januari 2025."Insyaallah di penghujung tahun 2024 ini kita bisa gunakan core tax, mulai 1 Januari paling tidak tahun 2025," kata Dirjen Pajak Suryo Utomo saat konferensi pers APBN, Senin (23/9/2024). ...
Read More

Penerimaan pajak hingga akhir Agustus 2024 sebesar Rp 1.196,54 triliun. Capaian itu baru sekitar 60,16% dari target APBN 2024 sebesar Rp 1.988,9 triliun."Dari sisi penerimaan pajak terdapat berita positif bahwa penerimaan bulan ini mampu menjaga momentum pertumbuhan yang sudah tercipta selama 2 bulan sebelumnya," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono saat konferensi pers APBN di kantor...
Read More

Ternyata tidak hanya membangun rumah, renovasinya juga akan dikenakan pajak mulai 2025 mendatang. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS).Pasal 2 ayat (3) PMK menyebutkan bahwa kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama atau r...
Read More

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah keputusan untuk menaikan PPN menjadi 12% akan diambil pemerintah baru, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, penerapan tarif baru PPN itu harus melalui persetujuan Komisi XI DPR RI.Menurut Said, PPN 12% tak dimasukan ke dalam perhitungan APBN 2025 karena DPR menolaknya. Adapun dalam RUU APBN 2025 yang akan dibawa ke rapat paripurna, pemeri...
Read More

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI menyepakati membawa Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 ke Rapat Paripurna untuk disahkan pada 19 September 2024.Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan penerimaan negara dalam APBN itu belum memasukan hitungan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. "Belum (memasukan PPN 12%)," kata ...
Read More

Pajak pertambahan nilai atau PPN akan naik pada 1 Januari 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Seiring dengan itu PPN atas kegiatan membangun sendiri juga berpotensi naik.Dikutip dari Pasal 7 Ayat 1 UU HPP, disebutkan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% mulanya berlaku pada 1 April 2022. Lalu,...
Read More

Mimpi Presiden Terpilih Prabowo Subianto tentang pertumbuhan ekonomi sebesar 8% diprediksi gagal apabila Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinaikkan menjadi 12%. Alih-alih membuat pertumbuhan ekonomi tinggi, kenaikan PPN diprediksi malah membuat ekonomi terkontraksi.Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebut lembaganya sempat membuat simul...
Read More

Badan Legislasi (Baleg) DPR telah membuka ruang bagi pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk kementerian atau lembaga baru tanpa lagi harus menerbitkan atau mengubah undang-undang.Ruang ini dibuka melalui penyisipan Pasal 10A dalam draf revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Penjelasan pasal itu berbunyi "Contoh penerapan ketentuan dalam pasal ini, yakni, jika dalam Unda...
Read More