Author: lucidaco

Pemerintah belum memberikan keputusan resmi untuk memperpanjang pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk UMKM pada tahun depan. Meskipun, yang memanfaatkan insentif itu banyak.Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemberian insentif itu sebetulnya hanya salah satu bentuk keberpihakan pemerintah untuk terus mendorong b...
Read More

Penerimaan negara untuk pertama kalinya tembus Rp 3.000 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN). Target penerimaan negara itu akan dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.Dalam RAPBN 2025, yang telah disepakati antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR, penerimaan negara ditargetkan mencapai Rp 3.005,13 triliun dari rancangan se...
Read More

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya akan mengevaluasi insentif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk UMKM. Adapun, insentif PPh final 0,5% bagi UMKM ini akan selesai pada tahun ini."Jadi insentif pajak tetap tapi fasilitas untuk gunakan PPh final ini akan kita evaluasi apakah masih dibutuhakan atau kita melihat UMKM punya kapasitas untuk diperlakukan secara le...
Read More

Tren belanja kelas menengah mengalami pergeseran drastis selama 10 tahun terakhir, yakni dari 2014 dibanding kondisi terkini pada 2024. Belanja untuk keperluan hiburan dan pesta membengkak, sedangkan untuk makan menurun pada periode ini.Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, belanja kelas menengah untuk keperluan makan dan minuman memang masih besar, yakni...
Read More

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan banyaknya insentif fiskal berupa pembebasan pajak yang dinikmati masyarakat pada tahun lalu, yakni pada 2023.Berdasarkan data insentif perpajakan yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai aspek perekonomian, belanja perpajakan pada 2023 secara total berdasarkan data Sri Mulyani telah mencapai Rp 206, 2 triliun. "Kalau kita lihat kompo...
Read More

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 menargetkan pendapatan negara dari sektor pajak mencapai Rp 2.189 triliun. Risiko global, hingga banyaknya sektor informal dan maraknya digitalisasi diprediksi akan menjadi tantangan pemerintah untuk mencapai target tersebut.Dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah menyebut tantangan pertama datang dari risiko global y...
Read More

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada 2025 mencapai Rp 2.189 triliun. Hal tersebut tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.Mengutip Buku II Nota Keuangan, target penerimaan itu akan ditopang terutama oleh Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PPh sendiri ditargetkan akan mampu mencapai Rp 1.20...
Read More

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak akan mampu mencapai Rp 2.189 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan penerimaan pajak 2023 yang tercatat sebesar Rp1.869,2 triliun. Target ini bahkan yang tertinggi dalam sejarah.Pemerintah membeberkan 5 strategi untuk mencapai target ambisius tersebut. Pertama adalah memperluas b...
Read More

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menargetkan penerimaan dari pajak mencapai Rp 2.189 triliun. Ini merupakan target tertinggi yang pernah dipasang oleh pemerintah sepanjang sejarah."Target penerimaan pajak tersebut mempertimbangkan proyeksi kinerja ekonomi dan keberlanjutan reformasi pajak," seperti dikutip dari Buku II Nota Keuangan, Senin, (26/8/2024). Pada tahun i...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini telah memiliki kewenangan tambahan untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Salah satu hak yang diperoleh DJP adalah mengintip rekening dengan nominal di atas Rp 1 miliar.Hal ini telah dituangkan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2018, yang menggantikan batasan sebelumnya dalam PMK 70/2017 sebesa...
Read More