SERVICES

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri keuangan (PMK) sebelum memastikan ketentuan insentif Pajak Penghasilan (PPh) final 0% untuk transaksi restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pemerintah perlu melihat ketentuan dalam PP terlebih dahulu sebelum mema...
Read More

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto buka suara mengenai penerbitan kode objek pajak baru untuk enam jenis transaksi terkait restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif 0%.Ketentuan mengenai kode objek pajak tersebut tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026. Namun, pemerintah masih men...
Read More

Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman memamerkan kinerja Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax di sela forum internasional Belt and Road Iniative Cooperation Forum (BRITACOF) ke-7 pada hari ini, Selasa (13/10/2026).Di hadapan 38 administrasi pajak dari berbagai negara, Nurkholisoh mengatakan sistem ini menggabungkan pendaftaran, faktur, pembayaran, dan laporan pajak dalam satu t...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjadi tuan rumah forum internasional Belt and Road Iniative Cooperation Forum (BRITACOF) ke-7 pada 13-15 Oktober 2026. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan forum internasional ini dihadiri oleh 38 administrasi pajak dari berbagai negara dan wilayah serta 30 pengamat dari lembaga perpajakan dan organisasi.Dari 68 delegasi yang ...
Read More

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) memberikan banyak manfaat dalam mekanisme pengawasan pajak.Hal ini Bimo ungkapkan saat membuka acara Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) ke-7 yang digelar di Jakarta, 13-15 Oktober 2026. "Karena smart taxation juga berarti memanfaatkan tekno...
Read More

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kenaikan pengeluaran masyarakat terkait perpajakan dan asuransi.Berdasarkan laporan Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, BPS melaporkan rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia untuk pajak, pungutan, dan asuransi mencapai Rp 68.869 per kapita per bulan, naik 6,4% dari sebelumnya pada Maret 2025 yang mencapai Rp 64.711 per kapita per bulan. ...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026 sebagai perubahan atas PER-11/PJ/2025.Hal ini merupakan respon dari keluhan mengenai "kurang bayar semu" saat membetulkan surat pemberitahuan (SPT). "Ketentuan tersebut mengatur tentang ketentuan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnB...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak telah telah menerbitkan 454.377 surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) selama periode Januari hingga September 2026."Hingga 30 September ini sudah diterbitkan 454.377 SP2DK," ungkap Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto di Media Gathering Kementerian Keuangan, di Bogor pada Kamis (1/10/2026). Surat permintaan penjelasan atau yang kerap...
Read More

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sejumlah stimulus ekonomi yang akan dilanjutkan pada 2027. Di antaranya dalam bentuk insentif pajak hingga program magang nasional.Program stimulus ini ditetapkan Kepala Negara dalam rapat terbatas yang dihadiri Menteri Keuangan Suahasil Nazara, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menteri K...
Read More

Undang-Undang tentang APBN 2027 mengatur secara khusus kewenangan menteri keuangan untuk melakukan pemeriksaan ataupun audit penerimaan negara, termasuk audit khusus dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak, alias restitusi.Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, aturan yang termuat dalam Pasal 37 UU APBN 2027 itu ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak, sebab pe...
Read More