Strava Mulai Pungut PPN, DJP: Lari Tidak Kena Pajak!

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa kegiatan olah raga, seperti lari, tidak dikenakan pajak. Hal ini dimuat dalam pernyataan resmi DJP di Instagram @ditjenpajakri.Pernyataan ini dimuat setelah DJP memutuskan Strava sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dengan penunjukkan Strava, maka pengguna Strava dapat ditarik pajaknya. DJP pu...
Read More

Ini 4 Marketplace yang Bakal Pungut Pajak Toko Online Mulai 1 Agustus

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan empat marketplace yang ditunjuk menjadi pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 baru akan memungut pajak tersebut pada 1 Agustus 2026. Empat marketplace atau e-commerce tersebut a.l. Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memberikan waktu satu bulan untuk masa transisi, agar para ...
Read More

Marketplace Pungut Pajak Pedagang Online 1 Juli, Langsung Berlaku?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan empat marketplace yang ditunjuk menjadi pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 baru akan memungut pajak tersebut pada 1 Agustus 2026.Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya memberikan satu bulan kepada marketplace untuk mempersiapkan terkait pemungutan PPh Pasal 22 untuk pedagang online. "Penunj...
Read More

Catat! Pungutan Marketplace ke Pedagang Online Bukan Jenis Pajak Baru

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan perubahan pemenuhan pajak bagi marketplace per 1 Juli 2026 bukan menjadi pajak baru yang ditetapkan, melainkan untuk mempermudah wajib pajak yang memiliki usaha online dapat memenuhi kewajiban pajaknya.Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penunjukan empat marketplace menjadi pemungut bukan menjadikannya seb...
Read More

Purbaya Bebaskan Pajak JHT untuk 1,64 Juta Pensiunan

Kementerian Keuangan mengumumkan kebijakan perpajakan yang akan mendukung keberlanjutan perlindungan finansial bagi para pensiunan. Kebijakan ini adalah komitmen nyata dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di usia tidak produktif.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan perlakuan khusus berupa insentif Tarif Final yang jauh lebih ringan bagi para pekerja yang mencairkan dana Jaminan Hari...
Read More

Pendapatan Negara 12,4% PDB, Ini Strategi Kejar Pajak di RAPBN 2027

Panitia Kerja (Panja) penyusunan rancangan awal postur RAPBN 2027 antara DPR dan pemerintah di Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyepakati postur sementara fiskal pemerintah untuk tahun depan.Berdasarkan dokumen laporan kesepakatan panja, target pendapatan negara ditetapkan di kisaran 12,01-12,40% PDB, dengan belanja negara 13,81-14,80% PDB. Dengan demikian defisit APBN 2026 dirancang sebesar ...
Read More

Purbaya Heran Pengusaha Tak Punya Bisnis Tapi Dapat Restitusi Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa heran ketika mendapatkan fakta tingginya angka restitusi pajak dalam empat bulan pertama pada tahun ini, yakni Januari-April 2026. Dia mengungkapkan nilai restitusi mencapai Rp 160 triliun. Ini setara dengan nilai restitusi sembilan bulan pada periode 2025."Rp 160 triliun itu angka setara realisasi sampai 9 bulan tahun lalu. Kalau realisasi akhir April 2026 d...
Read More

Purbaya Buka Suara Soal Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan Kena Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal isu yang tengah menjadi sorotan kalangan buruh, yakni pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dikenakan pajak 5%.Purbaya mengatakan, dirinya akan melakukan pengecekan ulang terlebih dahulu ketentuannya dengan Direktur Jenderal Pajak sebelum berbicara lebih jauh. "Nanti saya cek lagi dengan Dirjen Pajak ya. Nanti saya akan c...
Read More

Mendag Jamin NIB Wajib Seller E-Commerce Tak Berhubungan dengan Pajak

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di platform e-commerce tidak terkait dengan pungutan pajak. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari aturan baru perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), yang bertujuan memperkuat legalitas usaha para penjual daring.Sebagaimana diketahui, kewajiban NIB diatur dalam Peraturan ...
Read More

Penerimaan Pajak Bisa Hilang Akibat MBG, Surat Kepala BGN Lama Disorot

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mengidentifikasi adanya risiko potensi kehilangan penerimaan negara (potential loss) dari pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah. Hal tersebut dipicu oleh adanya kerancuan kebijakan di tingkat lembaga pelaksana serta pengelolaan dana bantuan yang dinilai belum optimal di lapangan.Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, salah...
Read More