Temuan BPK: Uang Pajak Rp 5,82 Triliun Belum Disetor ke Negara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan temuan mengenai potensi uang pajak yang belum disetor ke negara sebesar Rp 5,82 triliun untuk tahun 2023. Temuan tersebut dipaparkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024.BPK menyebut potensi kekurangan setoran pajak itu berasal dari transaksi penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara yang tidak ditemukan dan/atau terind...
Read More

Siap-siap! Prabowo Dapat Sumber Pajak Baru, Bak Harta Karun

Presiden Prabowo Subianto akan membidik aktivitas ekonomi bawah tanah atau underground economy sebagai objek pajak baru.Underground economy yang menjadi bidikan pengenaan pajak itu di antaranya judi online yang dilakukan masyarakat Indonesia di luar negeri, seperti judi dalam pertandingan sepak bola. "Waduh, jumlahnya sudah banyak sekali, onshore dan offshore, yang melakukan betting kepada sep...
Read More

Login Coretax, WP Badan Wajib Pakai Akun Orang Pribadi

Skema administrasi perpajakan bagi wajib pajak (WP) badan akan mengalami perubahan dengan kehadiran sistem coretax. Penandatangan dokumen perpajakan tidak lagi menggunakan sertifikat elektronik badan.Berdasarkan informasi yang disampaikan penyuluh pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Lintang dalam Tax Live bertajuk Aplikasi Simulator Coretax, disebutkan bahwa skema itu didasari p...
Read More

NIK & NPWP Belum Padan Tinggal 1% Lagi, DJP Buka Suara

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang belum padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).DJP mengingatkan bahwa proses pemadanan atau sinkronisasi ini adalah upaya untuk membenahi administrasi perpajakan agar lebih mudah. "Dengan pemadanan NIK-NPWP, administrasi perpajakan menjadi lebih mudah bagi seluruh masyarakat," tulis ...
Read More

DJP Rilis Daftar Nomor WhatsApp Penipu Pajak, Warga Jangan Lengah!

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan beberapa modus penipuan yang mengatasnamakan DJP sebagai berikut. Salah satunya adalah bentuk phising yang mengatasnamakan DJP.Phising adalah penipuan untuk mendapatkan data penting orang lain yang berpotensi untuk disalahgunakan dengan mengirimkan pesan melalui email, SMS, pesan dalam jaringan (daring) atau saluran lainnya. Phisin...
Read More

Nah! Ini Bocoran Daftar Insentif Pajak di Era Prabowo

Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memberikan sejumlah insentif pajak selama masa pemerintahannya pada 5 tahun mendatang. Baik berupa penghapusan pengenaan pajak hingga pemangkasan tarif pajak.Hal ini diungkapkan adik Prabowo, yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, dalam sejumlah kesempatan menjelang dilantiknya Prabowo sebagai presiden pada 20...
Read More

Terungkap! Begini Rencana Prabowo Hapus PPN & BPHTB Pembelian Rumah

Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan wacana penghapusan pajak pembelian rumah, yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerimaan Negara (PPN).Rencananya, kebijakan ini akan dijalankan di masa awal Prabowo menjabat. Namun, penghapusan ini bersifat sementara. Hal ini untuk mengurangi beban masyarakat dalam memiliki...
Read More

Prabowo Bakal Pangkas Pajak Perusahaan Jadi 20%, Ini Alasannya!

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana memangkas Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20%. Hal ini demi meningkatkan daya saing usaha di Indonesia."Kami memang menginginkan untuk suatu saat itu bisa menurunkan PPh Badan." ungkap Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, dikutip Minggu (13/10/2024). Drajat meyakini pemangkasan PPh badan ini t...
Read More

Tim Prabowo Tolak PPN Naik Jadi 12%

Ekonom senior yang juga anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengaku tak setuju dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Dia menilai kenaikan PPN justru berpotensi mengurangi penerimaan pajak.Drajad menekankan pendapatnya soal PPN 12% ini adalah pendapat pribadi, bukan pendapat pemerintahan yang akan datang. "Saya pribadi sebagai ekonom saya agak khawatir den...
Read More

Ajaib! Ada 300 Pengusaha Tak Bayar Pajak, Totalnya Rp300 T

Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berkomitmen untuk menutup kebocoran negara. Salah satunya dari sisi pajak, sebab ada potensi Rp300 triliun yang luput dari pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)."Sampai Rp 300 triliun yang belum bayar, ini data-data yang dihimpun pemerintah, so saat ini Pak Prabowo siap kita sudah dapat daftar 300 lebih," ungkap Hashim Djojohadikusumo yang juga...
Read More