SERVICES

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi sebesar 12% pada Januari 2025. "Bukannya membabi buta, tapi APBN memang tetap harus dijaga kesehatannya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Ged...
Read More

Di tengah protes rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, DPR RI mengusulkan kebijakan kontroversial bernama tax amnesty atau pengampunan pajak. Dua kebijakan yang rencananya akan dilaksanakan pada 2025 ini, diprediksi akan sama-sama menciptakan 'malapetaka'. Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Wahyu Widodo menilai PPN 12% dan tax amnesty mer...
Read More

Mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan rutinitas awal tahun bagi setiap wajib pajak. Sayangnya, proses pengisian SPT masih kerap dianggap rumit sehingga banyak pihak malas melakukannya.  Kabar baiknya, perusahaan tak perlu lagi isi SPT Pajak mulai Januari 2025 karena ada sistem baru yang akan segera diimplementasikan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keua...
Read More

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengubah tanggal jatuh tempo untuk penyetoran beragam jenis pajak pada saat Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax System. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Pasal 94 Ayat (2) PMK 81/2024 menyebutkan pembayaran dan penyetoran...
Read More

Sejumlah kalangan ekonom dari berbagai universitas mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Musababnya, aktivitas ekonomi di dalam negeri tengah tertekan, tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 yang tumbuh di bawah 5%, dipicu oleh tertekannya daya beli masyarakat akibat akumulasi infla...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan membuat peraturan baru mengenai kriteria Wajib Pajak (WP) yang tak perlu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak saat sistem inti administrasi perpajakan atau core tax system dirilis. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi...
Read More

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis aturan terbaru mengenai bea meterai. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai. Beberapa hal diatur untuk meningkatkan kemudahan dan pelayanan serta penambahan jenis meterai baru. "Dengan diterbitkannya PMK Nomor 78 Tahun 2024, kami berharap mas...
Read More

Perusahaan asing besar yang ingin mendapatkan insentif tax holiday atau pembebasan pajak di Indonesia tetap akan dikenakan pajak minimum 15%, akibat kepatuhan Indonesia untuk menerapkan prinsip pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT). Prinsip ini diperkenalkan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) saat menerbitkan Global Anti-Base Erosion Model Rules (GloBE Rules...
Read More

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi. Aturan itu telah resmi berlaku sejak 18 Oktober 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti mengimbau agar para pengusaha yang menjadi anggota KSO memedomani PMK ini. Sebab, ada kr...
Read More

Pemerintah telah resmi memperpanjang pemberian insentif fiskal berupa tax holiday atau pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga 100% sampai dengan Desember 2025. Namun, kini ada kriteria khusus penerimanya, karena adanya pemberlakuan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT). Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024. "Jadi kita ada data jug...
Read More