SERVICES

Ekonom menilai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 tidak tepat. Kebijakan ini dinilai akan semakin menekan daya beli kelas menengah bawah yang sudah terhimpit kenaikan bahan pangan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kebijakan ini akan semakin menekan daya beli kelas menengah RI. Padahal, kata dia, kela...
Read More

Pemerintah memastikan akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dari semula 11% pada tahun depan. Keputusan terkait akan dinaikkannya PPN tahun depan itu sendiri sebelumnya disampaikan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia memastikan kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% sesuai amanat Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pa...
Read More

Pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun depan. Kenaikan ini terjadi di tengah banyaknya penyesuaian tarif pajak di daerah hingga meningkatnya tarif listrik hingga BBM. Alhasil, belanja dan konsumsi masyarakat rawan tertekan pada tahun depan. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telis...
Read More

Ekonom menilai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 dilakukan untuk meningkatkan rasio perpajakan Indonesia. Pemerintah dinilai tidak kreatif karena menarik pajak dari sumber yang itu-itu saja. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana kenaikan tarif PPN pada 2025 sebaiknya dibatalkan. Menurut dia, bila...
Read More

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Dia menilai lebih baik pemerintah mulai menerapkan pajak kekayaan. "Pemerintah sebaiknya mulai membuka pembahasan pajak kekayaan (wealth tax), pajak anomali keuntungan komoditas (windfall profit tax) dan penerapan p...
Read More

Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat membatalkan ketentuan tentang bolehnya pemerintah provinsi Jakarta mendapat seluruh data perpajakan dari Kementerian Keuangan, saat rapat daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Ketentuan itu sebelumnya diusulkan dalam draf Pasal 40 ayat 1 RUU DKJ yang berbunyi: Dalam rangka pengelolaan penda...
Read More

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengingatkan bahwa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan harus dilakukan wajib pajak. Jika tidak, maka penjara bisa jadi ganjarannya. Hal ini terbukti. Tiga orang wajib pajak di Sumatera Selatan harus berurusan dengan aparat hukum karena tidak mematuhi aturan perpajakan. Berdasarkan siaran pers DJP, Senin (18/3/2024), Penyidik P...
Read More

Tenggat waktu atau deadline melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 ditetapkan pada 31 Maret 2024. Adapun, wajib pajak pribadi bisa melaporkan SPT secara online dengan mengakses layanan DJP Online pada website https://djponline.pajak.go.id/. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Dwi Astuti, mengatakan cara ...
Read More

Per 1 Januari 2025 masyarakat harus bersiap menghadapi kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi sebesar 12%. Tentunya barang dan jasa yang dikonsumsi akan lebih mahal dari sekarang. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang dikutip CNBC Indonesia, Senin (18/3/2024) Dalam penjelasannya, PPN 12% dikenakan terha...
Read More

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty memperkirakan belanja atau konsumsi masyarakat akan semakin tertekan pada 2025, imbas kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di tengah naiknya pajak-pajak di daerah. Telisa mengatakan, kenaikan tarif PPN dari yang saat ini sebesar 11% menjadi 12% memang terlihat kecil, karena hanya nai...
Read More