SERVICES

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% akan menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan bisa tergerus sebesar 0,17%. Hal ini harus menjadi perhatian Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin menggenjot ekonomi tum...
Read More

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% akan berefek ke berbagai sektor, termasuk transportasi. INDEF memperkirakan harga tiket pesawat bisa makin mahal. "Tiket akan naik, hotel akan naik, karena kenaikan 1 atau 2 persen itu besar, katakanlah harga tiketnya Rp 2 juta, itu bisa naik berapa," kata peneliti Center of M...
Read More

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) khawatir kebijakan pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% akan menyebabkan RI kebanjiran barang impor. Meningkatnya impor terjadi karena masyarakat ingin mencari barang yang lebih murah dari luar negeri. "Dengan adanya perbedaan PPN yang terjadi bisa saja berkontribusi pada makin tingginya impor dari luar negeri...
Read More

Tidak lama lagi, masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023 bagi orang pribadi atau karyawan maupun wajib pajak badan akan berakhir, yakni pada 31 Maret 2024. Semua harta yang dimiliki atau diperoleh pun sepanjang tahun itu pun harus dilaporkan. Seluruh harta yang dilaporkan ini pun tidak ada minimal nilainya. Mulai dari uang tunai, sepeda, handphone, rumah, saham bahkan utang wajib...
Read More

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengaku lebih setuju pemerintah menaikkan tarif pajak penghasilan badan (PPh Badan), ketimbang tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Benny menjelaskan, PPh Badan lebih baik dinaikkan pemerintah untuk mencari tambahan penerimaan pajak saat ketimbang PPN, karena pengenaan PPh Badan dibayarkan setelah catatan untung ...
Read More

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Meski sudah disepakati pemerintah dan DPR pada 2021 lalu, namun hal itu masih berpotensi diubah. Diketahui kesepakatan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pasal 7 menyebutkan k...
Read More

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan keputusan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% tahun depan telah ditetapkan sejak 2021. Penetapan telah diamanatkan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, menegaskan penyesuaian tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP. Mengenai waktu implementasinya, kami...
Read More

Ekonom menilai masyarakat belum siap menghadapi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Daya beli masyarakat belum pulih benar dari dampak Covid-19. Peneliti senior Center of Reform on Economics (CORE) Ishak Razak mengatakan belum siapnya masyarakat menghadapi kenaikan PPN tercermin dari data konsumsi. Dia mengatakan sebelum pandemi, pertumbuhan konsumsi masyarakat Indonesia ...
Read More

Pemerintah memastikan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan. Kenaikan PPN tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang dikutip CNBC Indonesia, Senin (18/3/2024) Dalam penjelasannya, PPN 12% dikenakan terhadap seluruh barang dan jasa kecual...
Read More

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023. Hal ini mengingat batas waktu pelaporan semakin dekat. Bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi pelaporan SPT paling lambat yakni pada 31 Maret 2024, sedangkan untuk WP badan pada 30 April 2024. Namun, jika tiba-tiba nomor pokok wajib pajak (NPWP) berst...
Read More