Implementasi Core Tax System Mundur, Baru Rampung di Akhir 2024

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebut core tax system atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) baru akan selesai pada akhir 2024. Waktu tersebut mundur dari target awal yakni 1 Juli 2024. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan saat ini DJP telah merampungkan desain dan pengembangan sistem pada tahun 2023. Saat ini, ...
Read More

Deadline Pemadanan NIK dan NPWP 31 Juni, Simak 5 Manfaatnya!

Bulan Juni ini adalah bulan terakhir bagi Wajib Pajak (WP) untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasalnya, deadline telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022, yakni 31 Juni 2024. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo berkata pemadanan NIK-NPWP ini akan digunakan sebagai nomor ...
Read More

Nah! Ini Jurus Jitu Luhut Tarik Dana Orang Kaya di Dunia Masuk ke RI

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mendorong pembentukan family office di Indonesia. Family office atau kantor keluarga adalah firma penasihat manajemen kekayaan swasta yang melayani individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi. Wacana ini merupakan bagian dari target di dalam Global Blended Finance Alliance (GBFA) G20 di Bali, Indonesia. "Kita masukan fam...
Read More

Begini Aturan Pajak Makanan & Minuman di Jakarta, Cek Detailnya!

Dalam melakukan bisnis, pengusaha hotel, restoran, dan jasa hiburan wajib membayar pajak kepada pemerintah daerah. Salah satu jenisnya adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Untuk diketahui, PBJT merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan jasa tertentu, misalnya PBJT atas Makanan atau Minuman. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda J...
Read More

Mau Sekolah Gratis? Warga RI Harus Siap Bayar Pajak Besar dari Gaji

Sejumlah negara di dunia, termasuk negara-negara Nordik, memang memberikan sekolah gratis dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Namun, hal ini dimungkinkan karena penerapan pajak yang tinggi. Hal ini ditekankan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2024). Masalah sekolah gratis sebenarnya ser...
Read More

Pajak Pisah dari Kemenkeu Tak Jamin Setoran Moncer, Mending Cara Ini!

Terus ditundanya penerapan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax system di Indonesia, dari yang semula tergendakan diimplementasi Januari 2024 menjadi Juli 2024 hanya akan semakin membuat rasio pajak terhadap PDB di Indonesia tertinggal dibanding negara lain. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu mengatakan, dengan penerapan digitalisasi layanan perpajakan serta p...
Read More

Pendapatan Negara Makin Loyo, Sudah Saatnya Pajaki Kekayaan Orang RI?

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu mengungkapkan sejumlah strategi yang dapat mendorong penerimaan negara Indonesia, yang kini semakin loyo, khususnya pajak. Sebagaimana diketahui penerimaan negara dari pajak terus anjlok sejalan dengan melandainya harga komoditas. Data Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan pajak Januari-April 2024 Rp 624,19 triliun terkontraksi 9,29...
Read More

Sri Mulyani Sebut Sekolah & Kuliah Gratis di RI Tak Mustahil, Asal…

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku pernah mendapat celetukan dari seseorang supaya sekolah hingga kuliah di Indonesia gratis, sebagaimana di negara-negara kawasan Nordik. Namun, ia menekankan bahwa di dunia ini tidak ada yang gratis, sebab selalu harus ada pihak yang membayar segala sesuatunya, salah satunya dengan pajak. Di negara-negara kawasan Nordik, seperti Finlandia pun dia t...
Read More

Tertekan PPN Sampai Tapera, Dompet Warga RI Makin Tipis di 2025

Sejumlah kebijakan pemerintah berpotensi menekan kantong atau pendapatan masyarakat. Beberapa di antaranya, yaitu kewajiban untuk pegawai untuk menjadi peserta simpanan dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) dengan potongan gaji 2,5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bakal naik menjadi 12% pada 2025. Potensi tekanan dari potongan gaji atau pendapatan pekerja untuk simpanan dana tape...
Read More

PPP Minta PPN 12% Ditunda, Ungkap Dampak Ngerinya!

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta pemerintah menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Hal itu disampaikan Fraksi PPP dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Juru bicara Fraksi PPP Muhammad Aras mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang dica...
Read More