SERVICES

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 terkait PBB-P2 dalam pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak serta fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang. Peraturan ini bertujuan untuk membantu mengurangi beban wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, juga untuk menjaga daya beli masyarakat, ...
Read More

Proyek super canggih core tax system atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) baru akan diimplementasikan penuh pada akhir 2024. Proyek multiyears senilai Rp 2,9 triliun ini mundur dari target awal yakni 1 Juli 2024. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan saat ini DJP telah merampungkan desain dan pengembangan sistem pada tahun 2023....
Read More

Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebenarnya sudah mulai diterapkan sejak 14 Juli 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112 Tahun 2022 NIK resmi digunakan sebagai NPWP seharusnya mulai 1 Januari 2024. Namun, implementasi penuh penggunaan NIK sebagai NPWP mundur seiring dengan diluncurkannya core tax system. Pemerintah pun deadline t...
Read More

Kabar baik untuk warga DKI Jakarta, pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan insentif fiskal daerah berupa keringanan, pengurangan, dan pembebasan, serta kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta...
Read More

Integrasi NIK sebagai NPWP ini sudah mulai diterapkan sejak 14 Juli 2022. Berdasarkan PMK 112 Tahun 2022 NIK resmi digunakan sebagai NPWP seharusnya mulai 1 Januari 2024. Namun, implementasi penuh penggunaan NIK sebagai NPWP mundur seiring dengan diluncurkannya core tax system pada Juli 2024. Perubahan NIK menjadi NPWP menjadi bagian sangat penting dan perlu dipersiapkan sebelum Pembaruan S...
Read More

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersikeras menghapus angka kebutuhan analisis kebijakan dan roadmap target rasio perpajakan atau tax ratio sebesar 23% saat membahas kesimpulan rapat kerja dengan Komisi XI DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2024). Sebagaimana diketahui, target tax ratio sebesar 23% dari produk domestik bruto atau PDB itu merupakan bagian d...
Read More

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat pertanyaan khusus dari anggota DPD RI ihwal pandangannya terhadap rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang akan dilakukan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan realistis tidaknya target tax ratio yang ingin Prabowo raih sebesar 23% dari yang saat ini hanya stagnan di kisaran 10%. Pertanyaan itu disampaikan oleh Anggota DPD Novita A...
Read More

Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dolfie O.F.P mempertanyakan efektivitas pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Politikus PDI Perjuangan ini mempertanyakan, apakah target pertumbuhan tax ratio itu akan dicapai melalui pembentukan badan tersebut. Namun, dalam jawaban pemerintah atas pandangan fraksi terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-P...
Read More

Presiden Joko Widodo menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (10/6/2024). Jokowi sempat menyinggung soal ketakutan pengusaha dikejar aparat pajak. Mulanya, kepala negara mengaku senang dengan perkembangan industri berbasis agro di bawah kepemilikan pengusaha anggota Hipmi. Salah satunya Chickin Indonesia (PT Sinergi...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengajukan pagu indikatif untuk tahun 2025 sebesar Rp 6,87 triliun. Salah satu mata anggaran terbesar adalah untuk perluasan basis pajak atau ekstensifikasi pajak. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan pagu indikatif yang diajukan DJP terdiri dari dua mata anggaran, yaitu untuk fungsi utama dan fungsi pe...
Read More