.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}embedgooglemap.net.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}
Home / Articles posted bylucidaco (Page 39)

Author: lucidaco

Kemenkeu Buka Suara Rencana Kenaikan PPN 12% Diputuskan Sejak 2021

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan keputusan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% tahun depan telah ditetapkan sejak 2021. Penetapan telah diamanatkan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, menegaskan penyesuaian tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP. Mengenai waktu implementasinya, kami...
Read More

Ahli Ungkap Bukti Orang RI Tak Siap PPN Naik Jadi 12%

Ekonom menilai masyarakat belum siap menghadapi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Daya beli masyarakat belum pulih benar dari dampak Covid-19. Peneliti senior Center of Reform on Economics (CORE) Ishak Razak mengatakan belum siapnya masyarakat menghadapi kenaikan PPN tercermin dari data konsumsi. Dia mengatakan sebelum pandemi, pertumbuhan konsumsi masyarakat Indonesia ...
Read More

Ini Daftar Barang & Jasa yang Bebas PPN 12%

Pemerintah memastikan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan. Kenaikan PPN tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang dikutip CNBC Indonesia, Senin (18/3/2024) Dalam penjelasannya, PPN 12% dikenakan terhadap seluruh barang dan jasa kecual...
Read More

Mau Lapor SPT Pajak Tapi NPWP Sudah Tidak Aktif, Apa Bisa?

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023. Hal ini mengingat batas waktu pelaporan semakin dekat. Bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi pelaporan SPT paling lambat yakni pada 31 Maret 2024, sedangkan untuk WP badan pada 30 April 2024. Namun, jika tiba-tiba nomor pokok wajib pajak (NPWP) berst...
Read More

PPN Naik Jadi 12%, Kelas Menengah RI Siap-siap Menderita!

Ekonom menilai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 tidak tepat. Kebijakan ini dinilai akan semakin menekan daya beli kelas menengah bawah yang sudah terhimpit kenaikan bahan pangan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kebijakan ini akan semakin menekan daya beli kelas menengah RI. Padahal, kata dia, kela...
Read More

PPN Naik ke 12%, Beli Rumah Rp500 Juta, Jadi Segini Harganya!

Pemerintah memastikan akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dari semula 11% pada tahun depan. Keputusan terkait akan dinaikkannya PPN tahun depan itu sendiri sebelumnya disampaikan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia memastikan kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% sesuai amanat Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pa...
Read More

Sederet Tarif Pajak Naik, Dompet Warga RI Rawan Seret di 2025

Pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun depan. Kenaikan ini terjadi di tengah banyaknya penyesuaian tarif pajak di daerah hingga meningkatnya tarif listrik hingga BBM. Alhasil, belanja dan konsumsi masyarakat rawan tertekan pada tahun depan. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telis...
Read More

Ekonom: PPN Naik, Bukti Pemerintah Masih Berburu di Kebun Binatang

Ekonom menilai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 dilakukan untuk meningkatkan rasio perpajakan Indonesia. Pemerintah dinilai tidak kreatif karena menarik pajak dari sumber yang itu-itu saja. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana kenaikan tarif PPN pada 2025 sebaiknya dibatalkan. Menurut dia, bila...
Read More

Ketimbang PPN Naik 12%, Jokowi Lebih Baik Tarik Pajak Orang Kaya!

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Dia menilai lebih baik pemerintah mulai menerapkan pajak kekayaan. "Pemerintah sebaiknya mulai membuka pembahasan pajak kekayaan (wealth tax), pajak anomali keuntungan komoditas (windfall profit tax) dan penerapan p...
Read More

DPR Usul Data Pajak Bisa Diakses Pemprov Jakarta, Kemenkeu Menolak!

Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat membatalkan ketentuan tentang bolehnya pemerintah provinsi Jakarta mendapat seluruh data perpajakan dari Kementerian Keuangan, saat rapat daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Ketentuan itu sebelumnya diusulkan dalam draf Pasal 40 ayat 1 RUU DKJ yang berbunyi: Dalam rangka pengelolaan penda...
Read More
Top