Author: lucidaco

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengingatkan bahwa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan harus dilakukan wajib pajak. Jika tidak, maka penjara bisa jadi ganjarannya. Hal ini terbukti. Tiga orang wajib pajak di Sumatera Selatan harus berurusan dengan aparat hukum karena tidak mematuhi aturan perpajakan. Berdasarkan siaran pers DJP, Senin (18/3/2024), Penyidik P...
Read More

Tenggat waktu atau deadline melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 ditetapkan pada 31 Maret 2024. Adapun, wajib pajak pribadi bisa melaporkan SPT secara online dengan mengakses layanan DJP Online pada website https://djponline.pajak.go.id/. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Dwi Astuti, mengatakan cara ...
Read More

Per 1 Januari 2025 masyarakat harus bersiap menghadapi kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi sebesar 12%. Tentunya barang dan jasa yang dikonsumsi akan lebih mahal dari sekarang. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang dikutip CNBC Indonesia, Senin (18/3/2024) Dalam penjelasannya, PPN 12% dikenakan terha...
Read More

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty memperkirakan belanja atau konsumsi masyarakat akan semakin tertekan pada 2025, imbas kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di tengah naiknya pajak-pajak di daerah. Telisa mengatakan, kenaikan tarif PPN dari yang saat ini sebesar 11% menjadi 12% memang terlihat kecil, karena hanya nai...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp22,179 triliun hingga 29 Februari 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (...
Read More

Masyarakat Indonesia harus bersiap. Pada 1 Januari 2025, harga barang dan jasa tidak akan lagi sama karena ada kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang dikutip CNBC Indonesia, Senin (18/3/2024) Pasal 7 menyebutkan kenaikan PPN menjadi 11% berlaku mulai 1 April 2022...
Read More

Pemerintah memastikan akan menerapkan kebijakan baru perihal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2025. Kebijakan baru itu adalah kenaikkan tarif PPN menjadi 12% per 1 Januari. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan kenaikan tarif PPN ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menurut dia, pelaksanaan...
Read More

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah akan menanggung pajak terutang dalam Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketigabelas (gaji ke-13) ASN. "Ada pertanyaan pajak terutang untuk THR dan gaji ketigabelas itu semuanya ditanggung pemerintah jadi sudah masuk di dalamnya pajak ditanggung pemerintah jadi yang diterima tidak dipotong pajak," tegasnya, dalam konferen...
Read More

Para pengusaha meminta pemerintah untuk mengurus perusahaan informal yang belum membayar pajak, ketimbang menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada 2025 sebesar 12%. "Jadi sebetulnya target yang sebenarnya pemerintah harus lakukan ekstensifikasi, itu menambah jumlah base pembayar pajak," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani di kawasan Sopo Del T...
Read More

Tenggat waktu atau deadline melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 ditetapkan pada 31 Maret 2024. Adapun, wajib pajak pribadi bisa melaporkan SPT secara online dengan mengakses layanan DJP Online pada website https://djponline.pajak.go.id/. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti caranya ...
Read More