.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}embedgooglemap.net.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}
Home / Articles posted bylucidaco (Page 30)

Author: lucidaco

Sri Mulyani Ditanya Senator Soal Target Pajak Prabowo, Ini Jawabnya!

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat pertanyaan khusus dari anggota DPD RI ihwal pandangannya terhadap rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang akan dilakukan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan realistis tidaknya target tax ratio yang ingin Prabowo raih sebesar 23% dari yang saat ini hanya stagnan di kisaran 10%. Pertanyaan itu disampaikan oleh Anggota DPD Novita A...
Read More

Mimpi Prabowo Bentuk BPN, Emang Bisa Naikkan Rasio Pajak?

Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dolfie O.F.P mempertanyakan efektivitas pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Politikus PDI Perjuangan ini mempertanyakan, apakah target pertumbuhan tax ratio itu akan dicapai melalui pembentukan badan tersebut. Namun, dalam jawaban pemerintah atas pandangan fraksi terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-P...
Read More

Kelakar Jokowi Bilang Pengusaha Ketakutan Dikejar Pajak

Presiden Joko Widodo menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (10/6/2024). Jokowi sempat menyinggung soal ketakutan pengusaha dikejar aparat pajak. Mulanya, kepala negara mengaku senang dengan perkembangan industri berbasis agro di bawah kepemilikan pengusaha anggota Hipmi. Salah satunya Chickin Indonesia (PT Sinergi...
Read More

DJP Minta Anggaran Jumbo Agar Tak Berburu Lagi di Kebun Binatang

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengajukan pagu indikatif untuk tahun 2025 sebesar Rp 6,87 triliun. Salah satu mata anggaran terbesar adalah untuk perluasan basis pajak atau ekstensifikasi pajak. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan pagu indikatif yang diajukan DJP terdiri dari dua mata anggaran, yaitu untuk fungsi utama dan fungsi pe...
Read More

Implementasi Core Tax System Mundur, Baru Rampung di Akhir 2024

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebut core tax system atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) baru akan selesai pada akhir 2024. Waktu tersebut mundur dari target awal yakni 1 Juli 2024. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan saat ini DJP telah merampungkan desain dan pengembangan sistem pada tahun 2023. Saat ini, ...
Read More

Deadline Pemadanan NIK dan NPWP 31 Juni, Simak 5 Manfaatnya!

Bulan Juni ini adalah bulan terakhir bagi Wajib Pajak (WP) untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasalnya, deadline telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022, yakni 31 Juni 2024. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo berkata pemadanan NIK-NPWP ini akan digunakan sebagai nomor ...
Read More

Nah! Ini Jurus Jitu Luhut Tarik Dana Orang Kaya di Dunia Masuk ke RI

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mendorong pembentukan family office di Indonesia. Family office atau kantor keluarga adalah firma penasihat manajemen kekayaan swasta yang melayani individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi. Wacana ini merupakan bagian dari target di dalam Global Blended Finance Alliance (GBFA) G20 di Bali, Indonesia. "Kita masukan fam...
Read More

Begini Aturan Pajak Makanan & Minuman di Jakarta, Cek Detailnya!

Dalam melakukan bisnis, pengusaha hotel, restoran, dan jasa hiburan wajib membayar pajak kepada pemerintah daerah. Salah satu jenisnya adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Untuk diketahui, PBJT merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan jasa tertentu, misalnya PBJT atas Makanan atau Minuman. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda J...
Read More

Mau Sekolah Gratis? Warga RI Harus Siap Bayar Pajak Besar dari Gaji

Sejumlah negara di dunia, termasuk negara-negara Nordik, memang memberikan sekolah gratis dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Namun, hal ini dimungkinkan karena penerapan pajak yang tinggi. Hal ini ditekankan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2024). Masalah sekolah gratis sebenarnya ser...
Read More

Pajak Pisah dari Kemenkeu Tak Jamin Setoran Moncer, Mending Cara Ini!

Terus ditundanya penerapan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax system di Indonesia, dari yang semula tergendakan diimplementasi Januari 2024 menjadi Juli 2024 hanya akan semakin membuat rasio pajak terhadap PDB di Indonesia tertinggal dibanding negara lain. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu mengatakan, dengan penerapan digitalisasi layanan perpajakan serta p...
Read More
Top