Author: lucidaco

Program pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan segera usai. Batas akhir telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022, yakni 30 Juni 2024. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo berkata pemadanan NIK-NPWP ini akan digunakan sebagai nomor untuk bertransaksi dengan DJP dalam core tax adminis...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong masyarakat untuk melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasalnya, deadline pemadanan data NIK dan NPWP ditetapkan 30 Juni 2024. Pemadanan data NIK sebagai NPWP ini merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021, yang aturan turunannya dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 dan Peraturan M...
Read More

Pengadilan Negeri Cilacap memvonis seorang pengusaha berinisial N bersalah karena mengemplang pajak selama tahun 2019. Majelis hakim memvonis N dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 4,2 miliar. "Majelis hakim yang diketuai oleh Maslikan, memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pidana di bidang perpajakan," dikutip dari siaran pers Direktorat Jende...
Read More

Kerusuhan besar terjadi di Kenya. Bahkan seorang warga dilaporkan tewas, Jumat (21/6/2024). Ini terjadi pasca demonstrasi besar-besaran masyarakat menentang kenaikan pajak yang dilakukan pemerintah. Generasi Z (gen z) Kenya dilaporkan menjadi pendorong protes yang dimulai dari ibu kota dan menyebar ke seluruh negeri. Mengutip AFP, warga mengaku sudah hidup susah dan bergulat dengan kri...
Read More

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 terkait PBB-P2 dalam pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak serta fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang. Peraturan ini bertujuan untuk membantu mengurangi beban wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, juga untuk menjaga daya beli masyarakat, ...
Read More

Proyek super canggih core tax system atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) baru akan diimplementasikan penuh pada akhir 2024. Proyek multiyears senilai Rp 2,9 triliun ini mundur dari target awal yakni 1 Juli 2024. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan saat ini DJP telah merampungkan desain dan pengembangan sistem pada tahun 2023....
Read More

Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebenarnya sudah mulai diterapkan sejak 14 Juli 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112 Tahun 2022 NIK resmi digunakan sebagai NPWP seharusnya mulai 1 Januari 2024. Namun, implementasi penuh penggunaan NIK sebagai NPWP mundur seiring dengan diluncurkannya core tax system. Pemerintah pun deadline t...
Read More

Kabar baik untuk warga DKI Jakarta, pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan insentif fiskal daerah berupa keringanan, pengurangan, dan pembebasan, serta kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta...
Read More

Integrasi NIK sebagai NPWP ini sudah mulai diterapkan sejak 14 Juli 2022. Berdasarkan PMK 112 Tahun 2022 NIK resmi digunakan sebagai NPWP seharusnya mulai 1 Januari 2024. Namun, implementasi penuh penggunaan NIK sebagai NPWP mundur seiring dengan diluncurkannya core tax system pada Juli 2024. Perubahan NIK menjadi NPWP menjadi bagian sangat penting dan perlu dipersiapkan sebelum Pembaruan S...
Read More

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersikeras menghapus angka kebutuhan analisis kebijakan dan roadmap target rasio perpajakan atau tax ratio sebesar 23% saat membahas kesimpulan rapat kerja dengan Komisi XI DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2024). Sebagaimana diketahui, target tax ratio sebesar 23% dari produk domestik bruto atau PDB itu merupakan bagian d...
Read More