.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}embedgooglemap.net.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}
Home / Articles posted bylucidaco (Page 31)

Author: lucidaco

Pendapatan Negara Makin Loyo, Sudah Saatnya Pajaki Kekayaan Orang RI?

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu mengungkapkan sejumlah strategi yang dapat mendorong penerimaan negara Indonesia, yang kini semakin loyo, khususnya pajak. Sebagaimana diketahui penerimaan negara dari pajak terus anjlok sejalan dengan melandainya harga komoditas. Data Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan pajak Januari-April 2024 Rp 624,19 triliun terkontraksi 9,29...
Read More

Sri Mulyani Sebut Sekolah & Kuliah Gratis di RI Tak Mustahil, Asal…

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku pernah mendapat celetukan dari seseorang supaya sekolah hingga kuliah di Indonesia gratis, sebagaimana di negara-negara kawasan Nordik. Namun, ia menekankan bahwa di dunia ini tidak ada yang gratis, sebab selalu harus ada pihak yang membayar segala sesuatunya, salah satunya dengan pajak. Di negara-negara kawasan Nordik, seperti Finlandia pun dia t...
Read More

Tertekan PPN Sampai Tapera, Dompet Warga RI Makin Tipis di 2025

Sejumlah kebijakan pemerintah berpotensi menekan kantong atau pendapatan masyarakat. Beberapa di antaranya, yaitu kewajiban untuk pegawai untuk menjadi peserta simpanan dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) dengan potongan gaji 2,5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bakal naik menjadi 12% pada 2025. Potensi tekanan dari potongan gaji atau pendapatan pekerja untuk simpanan dana tape...
Read More

PPP Minta PPN 12% Ditunda, Ungkap Dampak Ngerinya!

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta pemerintah menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Hal itu disampaikan Fraksi PPP dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Juru bicara Fraksi PPP Muhammad Aras mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang dica...
Read More

Kembali ke Setelan Pabrik, Kantor Pajak Gantungkan Nasib ke Komoditas

Penerimaan negara dari pajak terus anjlok sejalan dengan melandainya harga komoditas. Penurunan tersebut semakin menegaskan jika pemerintah sangat tergantung kepada harga komoditas untuk mendongkrak penerimaan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan pajak Januari-April 2024 mencapai Rp 624,19 triliun atau terkontraksi 9,29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Amblesnya penerima...
Read More

Setoran Loyo! Kantor Pajak Bakal Gencar Kejar ‘Pengemplang’

Penerimaan pajak loyo hingga akhir April 2024, dipicu turunnya setoran beberapa jenis pajak dan sektor usaha. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pun telah mempersiapkan sejumlah jurus untuk menghadapi mulai lemahnya penerimaan pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, total penerimaan pajak hingga 30 April 2024 terealisasi Rp 624,2 triliun atau turun 9,3% dibandingk...
Read More

Pengadilan Pajak Segera Pindah dari Kemenkeu ke MA

Kementerian Keuangan membeberkan progres pemindahan pengadilan pajak dari kementeriannya ke Mahkamah Agung (MA). Kemenkeu menyatakan saat ini MA telah membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk memperlancar proses transisi tersebut. "MA telah membentuk Pokja, di dalam pokja itu ada perwakilan Kemenkeu, dan sekretariat pengendalian pajak," kata Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi di kantornya...
Read More

Elon Musk Jualan Starlink di RI, Kantor Pajak Siap Tagih Setoran!

Perusahaan penyedia jasa internet milik Elon Musk, yakni Starlink telah mulai beroperasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia pun siap mengenakan pajak terhadap operasional perusahaan itu di dalam negeri. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, ada beberapa skema pengenaan pajak terhadap perusahaan itu sebagaimana yang selama ini diterapkan bagi perusahaan yang be...
Read More

BKF Jamin Insentif Pajak Berlimpah Buat IKN Gak Bikin Tekor Negara

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menegaskan insentif pajak bagi Ibu Kota Negara (IKN) tidak akan mengerus basis penerimaan yang sudah ada. Hal ini ditegaskan oleh Kepala BKF Febrio N. Kacaribu dalam paparan APBN Kita 2024, Senin (27/5/2024). Febrio mengungkapkan tujuan IKN ini mendorong pemerataan pembangunan sehingga bisa mewujudkan pemerataan ekonomi. Selanjutnya, pembangunan IKN dilakukan berta...
Read More

Mal Sampai Hotel Bebas Pajak di IKN 30 Tahun, Ini Daftarnya!

Pemerintah akan memberikan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) untuk para investor yang menanamkan modalnya di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Insentif berupa tax holiday itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara (IKN). "Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud ... di...
Read More
Top