Anak Buah Sri Mulyani Bantah Bentuk Satgas Khusus Crazy Rich

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo membantah telah membentu satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak super kaya atau highwealth individual (HWI). Ia mengungkapkan ini karena banyaknya pemberitaan mengenai pembentukan satgas itu. Menurut Suryo, yang dia bentuk adalah Komite Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak, berdasarkan profile risiko tiap wajib paj...
Read More

Terima Endorse Wajib Bayar Pajak, Begini Hitungannya!

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan latar belakang artis-artis yang menerima endorse atau mendapatkan imbalan dalam bentuk produk di luar gaji/nilai kontraknya dapat dikenakan pajak natura. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, ini karena endorse yang mereka terima bentuknya juga merupakan penghasilan yang mereka nikmati, maka tidak ...
Read More

Dapat Fasilitas Kantor Harus Lapor di SPT Pajak, Ini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menetapkan ketentuan perlakuan pajak penghasilan (PPh) atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, karena pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun...
Read More

Tenang! Pajak Fasilitas Kantor Tak Bikin Karyawan Tekor

Pengenaan pajak terhadap natura atau kenikmatan yang diperoleh karyawan dari perusahaan atau pemberi kerja dijamin tak akan membuat susut gaji bersih atau take home pay golongan kelas bawah. Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menjelaskan, ini karena batasan natura atau kenikmatan yang dikenakan pajak memiliki batasan sesuai kepantasan yang telah ...
Read More

Cihuy! Sistem Pajak Canggih dari Sri Mulyani Meluncur 2024

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menegaskan bahwa Kementerian Keuangan berencana untuk mengoperasikan penuh teknologi perpajakan super canggih pada 2024. Adapun, teknologi perpajakan supercanggih tersebut adalah sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) alias core tax administration system (CTAS). Core tax administration system adalah pembaruan sistem teknologi yang menyediakan dukungan t...
Read More

Dapat Bingkisan Jangan Happy Dulu, Cek Pajaknya!

Bingkisan atau parsel yang diterima pekerja selain dalam rangka hari raya keagamaan bernilai lebih dari Rp 3 juta terkena pajak natura per 1 Juli 2023. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Ken...
Read More

Daerah Pesta Pora Pasca Covid, Pajak Hotel & Hiburan Moncer!

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kondisi perekonomian di daerah-daerah kini sudah semakin pulih dari dampak Pandemi Covid-19, tergambar dari penerimaan pajak konsumtif yang tumbuh cepat pada Mei 2023 dibanding periode yang sama tahun lalu. Sri Mulyani mengatakan, khusus untuk pajak daerah sendiri telah mencapai Rp 88,7 triliun, atau naik 14,11% dari dari Mei 2022 yang sebes...
Read More

Siap-siap! Menkeu Segera Teken Pajak Mobil & Rumah Dinas

Pemerintah tak kunjung menerbitkan aturan yang menetapkan pengenaan pajak atas natura dan kenikmatan barang atau fasilitas yang diterima karyawan dari perusahaan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan sebetulnya aturan itu sudah dalam tahap finalisasi dan akan segera terbit. Ia memastikan, dalam waktu dekat aturan itu akan terbit. Pemberlakuan pajak natura i...
Read More

Kepala Daerah Kini Tak Bisa Asal Pungut Pajak & Restribusi

Pemerintah baru-baru ini menetapkan aturan baru pajak daerah dan retribusi daerah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2023. Dalam aturan baru ini, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan ditetapkan sebagai pengawas pemungutan pajak dan retribusi di daerah. "Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri melakukan pengawasan pelaksanaan Perda meng...
Read More

Pengusaha: Aturan Baru PPN Terbit, Biaya Logistik Bisa Naik

Kalangan pengusaha di sektor logistik turut mengamini adanya potensi kenaikan biaya logistik setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu. Direktur Utama PT Lookman Djaja Logistic Kyatmaja Lookman mengatakan, potensi kenaikan beban biaya itu dari sisi bertambahnya tenaga perpajakan yang ha...
Read More