SERVICES

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau masyarakat untuk melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara mandiri. DJP menegaskan pemadanan data NIK sebagai NPWP ini merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021, yang aturan turunannya dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Ada...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan akun Kring Pajak di X atau yang sebelumnya dikenal dengan Twitter tidak lagi dapat melayani keluhan lupa EFIN bagi wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini berlaku mulai 5 Januari 2024. "Mulai 5 Februari 2024, layanan lupa EFIN beralih dari X/Twitter Kring Pajak ke email," kata DJP di Instagram @ditjenpajakri, dikutip Jumat (2/2/2024). Sebagai gan...
Read More

Pembayaran pajak dan retribusi di daerah kini sudah bisa dilakukan melalui layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang disediakan Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, layanan pembayaran non tunai dan hanya menggunakan ponsel itu sudah bisa dilakukan di 475 pemerintah daerah dari total 542 pemda yang ada di Indonesia. "Jadi kurang lebih 88%, ini d...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyediakan sistem khusus bagi masyarakat yang ingin menghitung sendiri potongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Termasuk penggunaan skema baru, yakni tarif efektif rata-rata atau TER. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, sistem itu adalah kalkulator pajak yang dapat diakses melalui laman&n...
Read More

Sejumlah pakar pajak menilai, pembahasan ketentuan pajak hiburan khusus dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang menetapkan tarif 40%-75%, sudah bermasalah sejak pembahasan di DPR. Konsultan pajak yang merupakan Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono mengatakan, permasalahan itu terletak dari min...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan ingin menyeragamkan tata cara penghitungan pajak penghasilan (PPh) karyawan atau PPh Pasal 21 melalui rumus tarif efektif rata-rata atau TER. Sebelum ada TER yang muncul melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, DJP mencatat setidaknya ada 400 skenario penghitungan pemotongan pajak penghasilan dari pekerjaan, usaha, dan kegiatan...
Read More

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, ketentuan insentif pajak penghasilan (PPh) terbaru bagi pengusaha yang memarkirkan dolarnya di dalam sistem keuangan Indonesia telah selesai dibahas. Ia mengatakan, peraturan yang akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 123 Tahun 2015 itu sudah selesai diharmonisasikan antar kementerian atau l...
Read More

Pemerintah tak kunjung menerbitkan pemberian insentif pajak berupa pajak penghasilan (PPh) badan untuk sektor pariwisata. Padahal, insentif itu merupakan permintaan langsung Presiden Joko Widodo untuk merespons polemik tingginya tarif pajak hiburan khusus sebesar 40%-75% yang termuat dalam UU HKPD. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, atu...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa tarif pajak penghasilan (PPh) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ada yang tak lagi dikenakan sebesar 0,5% pada tahun ini, melainkan kembali ke tarif normal. UMKM yang tarifnya tak lagi 0,5% pada 2024 itu di antaranya adalah UMKM orang pribadi dengan omzet tidak melampaui Rp4,8 miliar setahun yang memanfaa...
Read More

Model pendapatan pemerintah biasanya didasarkan pada sistem perpajakan. Struktur peraturan perpajakan suatu negara juga menjadi faktor utama yang menentukan kinerja perekonomiannya. Banyak negara-negara yang mematok tarif pajak penghasilan yang besar, tetapi ada juga negara yang mematok tarif pajak penghasilan (PPh) kecil. Berikut daftar 20 negara dengan tarif PPh terendah di dunia, seperti...
Read More