Penerimaan pajak pada awal tahun ini telah terkumpul Rp 149,25 triliun, turun sekitar 8,07% dari capaian pada Januari 2023 sebesar Rp 162,3 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak pada awal 2024 ini hanya ditopang oleh penerimaan pajak dari konsumsi maupun pajak penghasilan yang masih kuat.
“Januari ini dengan Rp 149,52 triliun penerimaan terbesar masih dari untuk penerimaan pajak aktivitas kegiatan PPN dalam negeri dan impor masih tren positif,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN, dikutip Jumat (23/2/2024).
Total penerimaan itu mayoritas berasal dari setoran pajak penghasilan (PPh) Non Migas Rp 83,69 triliun, dan pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 57,76 triliun.
Sisanya berasal dari PPh migas sebesar Rp Rp 6,99 triliun, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB maupun lainnya senilai Rp 810 miliar. Keseluruhan penerimaan pajak Januari 2024 itu sekitar 7,5% dari target 2024 sebesar Rp 1.988,9 triliun.
Berdasarkan jenis pajaknya, Sri Mulyani mengatakan, penerimaan pajak didominasi dari PPN Dalam Negeri sebesar Rp 35,6 triliun dan PPh Pasal 21 sebesar Rp 28,3 triliun. Diikuti PPN Impor Rp 19,6 triliun.
“PPN dalam negeri masih terlihat tren positif, PPh 21 mengalami kenaikan cukup tinggi, mencerminkan dari meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan perbaikan dari gaji dan upah. Ini adalah salah satu tren yang cukup positif,” ucapnya.
Berdasarkan sektornya, tiga terbesar ialah berasal dari perdagangan yang mencapai Rp 38,8 triliun, diikuti setoran sektor industri pengolahan Rp 38,1 triliun, dan jasa keuangan serta asuransi yang sebesar Rp 18,5 triliun.
“Jasa keuangan yang mendapatkan profit cukup tinggi menyumbang Rp 18,5 triliun, konstruksi dan real estat Rp 8,4 triliun, pertambangan menyumbang Rp 7,5 triliun, hampir sama untuk transportasi dan pergudangan,” tuturnya.
Sumber : CNBC Indonesia