Ganti NPWP dengan NIK, Warga RI Bisa Akses 21 Layanan Ini!

Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kini sudah dapat digunakan untuk sejumlah layanan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan setidaknya ada 21 layanan yang dapat menggunakan NPWP 16 Digit, Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), atau NPWP 15 Digit per 12 Juli 2024. "Pembaruan daftar layanan berdas...
Read More

Sri Mulyani Bandingkan Setoran Pajak Tahun 1983, 1999 & Saat Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penerimaan pajak saat ini telah tumbuh signifikan jika dibandingkan tahun 1983. Pada tahun tersebut, penerimaan pajak hanya Rp 13 triliun. "Kalau pada tahun berapa itu? 1983, itu masih penerimaan pajak Rp 13 triliun. Ini mungkin kalau disini ada Kanwil Pajak dia mengatakan itu tempat saya salah satu KPP. Bahkan lebih kecil, betul nggak?," kata ...
Read More

Gak Bercanda! Ini 5 Bukti Nyata Ekonomi RI dalam Masalah

Perekonomian Indonesia saat ini tidak dapat dikatakan benar-benar baik. Data-data ekonomi yang muncul belakangan ini patut menjadi perhatian berbagai pihak. Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani menegaskan, bahwa proyeksi ekonomi dunia diperkirakan masih suram hingga tahun depan. Dia pun mengingatkan akan besarnya tantangan serta berbagai risiko ekonomi global yang mungkin terjadi hingga 20...
Read More

Apa Itu Windfall Tax? Ini Pengertian & Manfaatnya

Ekonom senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menilai pemerintah masih bisa menerapkan windfall tax saat ini, meskipun booming harga komoditas mulai surut. Menurut Faisal Basri, saat windfall profit terjadi pada 2022 silam, industri batu bara misalnya berhasil memperoleh keuntungan penjualan ekspor senilai Rp 1.000 triliun. Mengutip ...
Read More

Ketika Pemerintah Tambah Utang, Wong Cilik yang Selalu Jadi Korban

Sejumlah ekonom menilai rencana presiden terpilih Prabowo Subianto menambah utang hingga 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB) berbahaya buat ekonomi. Ketika hutang menumpuk, masyarakat miskin yang akan selalu menjadi korban duluan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan rasio utang yang saat ini sudah mencapai 36% dari PDB saj...
Read More

Akui Tingkatkan Setoran Pajak Sulit, Luhut Tawarkan Solusinya!

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui sulitnya mengerek penerimaan perpajakan saat ini. Menurutnya, penerimaan pajak RI tidak lagi mencapai target seperti tiga tahun terakhir. Hal ini membuat Luhut miris.  "Penurunan penerimaan terutama disebabkan oleh merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang t...
Read More

Dear Sri Mulyani, Ini Saatnya Terapkan Windfall Tax, Rakyat Lagi Susah

Ekonom senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengingatkan pemerintah untuk mulai menerapkan windfall profit tax. Alasannya, saat ini sudah terbukti sejak pesta durian runtuh (windfall) atau meroketnya harga-harga komoditas pasca Pandemi Covid-19 dan pecahnya perang Rusia-Ukraina, yang menikmati hanyalah segelintir pengusaha. Adapun ...
Read More

Hashim Ungkap Syarat Prabowo Naikkan Utang, Setoran Pajak Wajib Tinggi

Penasihat presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan syarat utama kebijakan menaikkan rasio utang dari sekitar 38% menjadi 50%. Dia memastikan Prabowo tidak akan mengeksekusi kebijakan ini tanpa didahului oleh kenaikan penerimaan negara, a.l. pajak, cukai, PNBP, dividen, royalti dan lainnya. "Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapata...
Read More

Erick Thohir: Kontribusi Pajak BUMN ke Negara Rp 1.374 Triliun

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi restu Komisi VI DPR RI terkait persetujuan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun anggaran 2025. Adapun keseluruhan PMN yang dibutuhkan untuk tahun 2025 sebesar Rp44 triliun kepada 16 BUMN. "Alhamdulillah seluruh fraksi dari Komisi VI menyetujui PMN tahun anggaran 2025 yang akan diberikan kepada BUMN," ujarnya dalam keterang...
Read More

Pemerintah Kehilangan Rp 76,4 T Gara-Gara RI ‘Kecanduan’ Komoditas

Pemerintah tengah merugi akibat pelemahan harga-harga komoditas. Penerimaan pajak terkuras Rp 76,4 triliun dalam satu tahun terakhir, dari semula per Semester I-2023 mampu terkumpul Rp 970,2 triliun, menjadi hanya Rp 893,8 triliun per Semester I-2024. "Kalau dilihat ini tekanan penerimaan pajak bisa diidentifikasi berkaitan dengan harga komoditas dan restitusi," ucap Menteri Keuangan Sri Mulya...
Read More