.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}embedgooglemap.net.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}
Home / Articles posted bylucidaco (Page 48)

Author: lucidaco

Pajak Hiburan RI 40-75%, Lebih Mahal dari Singapura – Malaysia

Kenaikan pajak hiburan menjadi 40-75% menjadi perdebatan panas. Hal ini menjadi perhatian berbagai pihak karena kekhawatiran pelaku usaha akan sepinya dunia hiburan di Indonesia. Pajak hiburan diatur dalam Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Merujuk pada pasal 55 No.1/2022 yang masuk dalam subjek pajak untuk Jasa Kesenian dan Hib...
Read More

Tarif Pajak Penghasilan 0,25%-34%, Begini Rumus Hitungan Barunya

Penghitungan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi telah berubah sejak 1 Januari 2024. Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Melalui ketentuan itu, pemerintah menetapkan penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode tarif efektif rata-rata atau TER, yang terbagi menjadi dua kategori, yakni tarif efektif ...
Read More

Ingat! 3 Golongan Ini Bebas Tak Bayar Pajak di 2024

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (UU), dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, tahukah Anda ada beberapa golongan, baik orang pribadi dan badan usaha yang bebas tidak membayar pajak. Berdasarkan...
Read More

Sri Mulyani Cs Bebaskan Pajak Impor Senjata hingga Tank, Ini Aturannya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membebaskan sejumlah barang impor khusus pertahanan dan keamanan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Ini sebagaimana telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157 Tahun 2023. Impor barang khusus pertahanan ini termasuk senjata, tank dan jet tempur. Aturan itu berisi tentang tata cara pembebasan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau pen...
Read More

Ditjen Pajak Siapkan Aplikasi Baru Buat Isi SPT, Rilis Bulan Ini

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan segera merilis aplikasi baru berbasis web untuk mempermudah pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak pada Januari 2024. Aplikasi berbasis web itu akan dihadirkan untuk menggantikan sistem pelaporan SPT yang dihentikan pada Mei 2021, yakni e-SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau Pasal 26. "Aplikasi baru berbasis web ...
Read More

Mau Lapor SPT Belum Punya NPWP, Ini Cara Daftar Onlinenya

Pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan 2023 untuk orang pribadi telah dimulai pada bulan ini dan berakhir Maret 2024. Masyarakat yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP, diharapkan segera melakukan registrasi. Kini, masyarakat tidak perlu mendatangi kantor pajak untuk memiliki NPWP. Cukup mendaftar secara online, NPWP bisa segera aktif. NPWP digunakan untuk masyarakat ...
Read More

Coretax Belum Rampung, Isi SPT 2024 Masih Pakai e-Filling

Masa pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan 2023 telah mulai pada bulan ini hingga akhir Maret 2024 untuk wajib pajak (WP) pribadi dan akhir April 2024 untuk WP Badan. Proses pelaporannya pun masih serupa dengan tahun lalu. Para wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan bisa melaporkan SPT secara online dengan mengakses layanan DJP Online pada website https://djponline...
Read More

Pegawai Bukan Dokter dan Pengacara, Ini Cara Hitung Pajaknya!

Seorang pekerja yang memiliki penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan namun bukan merupakan pegawai, termasuk ke dalam wajib pajak yang harus membayar pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Tata cara pembayaran atau pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilannya pun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan aturan turunannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1...
Read More

Segini Pajak Komisaris Perusahaan, Cek Hitungan Terbaru!

Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas pada suatu lembaga atau industri harus membayar pajak penghasilan sebagaimana selama ini. Meskipun imbalan yang menjadi penghasilannya diperoleh secara tidak teratur. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan aturan turunannya, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 yang berlaku s...
Read More

Tarik Dana Pensiun Kena Pajak, Simak Cara Hitungnya!

Penarikan dana pensiun, merupakan subjek pemotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Rumus dan cara penghitungannya pun telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 yang telah disahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti men...
Read More
Top