.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}embedgooglemap.net.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}
Home / Articles posted bylucidaco (Page 44)

Author: lucidaco

Mau Lapor SPT Tapi Lupa EFIN, Email ke Sini!

Pada masa lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak, wajib pajak sering kali terkendala lupa nomor Electronic Filing Identification Number (EFIN). Layanan keluhan lupa EFIN bagi wajib pajak orang pribadi kini tidak bisa dilakukan melalui pesan singat di kun Kring Pajak di X atau yang sebelumnya dikenal dengan Twitter. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan akun Kring Pajak di X atau y...
Read More

Ada Diskon Pajak, Real Estat Malah Makin Loyo, Kok Bisa?

Kinerja sektor real estat terbilang stagnan, meskipun pemerintah telah menggelontorkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan sejak November 2023. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), real estat, tumbuhnya hanya 2,18% secara tahunan atau year on year (yoy) dengan sumbangannya terhadap PDB hanya 2,41% pada kuartal IV-2023. Pada kuarta...
Read More

Ide Pajak 3 Capres Ini Sudah dari 20 Tahun Lalu, Tak Pernah Jalan!

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2001-2006 Hadi Poernomo mengatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebenarnya merupakan ide lama. Ide yang diusulkan oleh calon presiden Anies Baswedan dan Prabowo Subianto itu, kata dia, sebenarnya telah berumur 20 tahun. Hadi menceritakan pada 2003 dirinya telah meminta seorang profesor di Universitas Gadjah Mada untuk me...
Read More

Kemendag Beri Respons Tak Terduga Soal Bisnis Jastip, Bilang Begini

Serbuan barang impor lewat jasa titip (jastip), belakangan mulai dikeluhkan pelaku usaha di dalam negeri. Pasalnya, barang impor itu terbilang masuk secara ilegal, lantaran tidak dipungut bea masuk, dan dianggap merusak pasar di dalam negeri. Menanggapi keluhan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Suhanto menilai kegiatan bisnis jastip itu wajar saj...
Read More

Gagal Padankan NIK dan NPWP, Segera Lakukan Hal Ini!

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau masyarakat untuk melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara mandiri. DJP menegaskan pemadanan data NIK sebagai NPWP ini merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021, yang aturan turunannya dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Ada...
Read More

Layanan Lupa EFIN di X Kring Pajak Ditutup, Ini Gantinya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan akun Kring Pajak di X atau yang sebelumnya dikenal dengan Twitter tidak lagi dapat melayani keluhan lupa EFIN bagi wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini berlaku mulai 5 Januari 2024. "Mulai 5 Februari 2024, layanan lupa EFIN beralih dari X/Twitter Kring Pajak ke email," kata DJP di Instagram @ditjenpajakri, dikutip Jumat (2/2/2024). Sebagai gan...
Read More

Bayar Pajak Rumah hingga Parkir Bisa Pakai QRIS di 475 Daerah

Pembayaran pajak dan retribusi di daerah kini sudah bisa dilakukan melalui layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang disediakan Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, layanan pembayaran non tunai dan hanya menggunakan ponsel itu sudah bisa dilakukan di 475 pemerintah daerah dari total 542 pemda yang ada di Indonesia. "Jadi kurang lebih 88%, ini d...
Read More

Ragu Sama Hitungan Pajak Terbaru di Kantor? Cek di Sini!

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyediakan sistem khusus bagi masyarakat yang ingin menghitung sendiri potongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Termasuk penggunaan skema baru, yakni tarif efektif rata-rata atau TER. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, sistem itu adalah kalkulator pajak yang dapat diakses melalui laman&n...
Read More

UU HKPD: Disepakati 2022 Tapi Hebohnya Sekarang, Siapa Salah?

Sejumlah pakar pajak menilai, pembahasan ketentuan pajak hiburan khusus dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang menetapkan tarif 40%-75%, sudah bermasalah sejak pembahasan di DPR. Konsultan pajak yang merupakan Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono mengatakan, permasalahan itu terletak dari min...
Read More

Dulu Tiap Kantor Beda Hitungan Pajak Karyawan, Kini Seragam

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan ingin menyeragamkan tata cara penghitungan pajak penghasilan (PPh) karyawan atau PPh Pasal 21 melalui rumus tarif efektif rata-rata atau TER. Sebelum ada TER yang muncul melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, DJP mencatat setidaknya ada 400 skenario penghitungan pemotongan pajak penghasilan dari pekerjaan, usaha, dan kegiatan...
Read More
Top