Author: lucidaco

Pasar mobil di Indonesia semakin menggeliat. Terutama dengan semakin banyaknya merek-merek yang bersaing, dan merilis beragam tipe dan jenis kendaraan listriknya di pasar Indonesia. Berbagai merek asal China, Korea Selatan, Jepang, hingga Inggris kini bersaing berebut di pasar mobil listrik Indonesia. Lalu, berapa pajak yang harus ditanggung oleh pemilik mobil listrik di Indonesia? Den...
Read More

Ekonom Utama Departemen Riset Ekonomi dan Kerja Sama Regional Bank Pembangunan Asia (ADB) Arief Ramayandi meragukan efektifitas Badan Penerimaan Negara (BPN) yang akan dibentuk pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia mengatakan belum ada bukti pembentukan Badan Penerimaan Negara bisa mendongkrak penerimaan. "Belum ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa pemisahan BPN itu akan ser...
Read More

Implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan mulai berlaku secara penuh pada Juli 2024. Artinya bulan depan adalah periode terakhir pemadanan NIK dan NPWP. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, hingga akhir Maret 2024 sudah 91,7% NIK padan dengan NPWP. Persentase pemadanan itu setara dengan 67.469.000 NIK dari total target ya...
Read More

Pemerintah mewajibkan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat pada akhir Juni 2024. Demikianlah tertera pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022, dikutip CNBC Indonesia, Senin (13/5/2024). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, hingga akhir Maret 2024 sudah 91,7% NIK padan dengan NPWP. Persentase...
Read More

Pemerintah telah mewajibkan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melalui ketetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, hingga akhir Maret 2024 sudah 91,7% NIK padan dengan NPWP. Implementasi NIK sebagai NPWP pun akan mulai berlaku secara penuh pada Juli 2024. Persent...
Read More

Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2024 membuktikan daya beli masyarakat belum pulih setelah pandemi Covid-19. Indef menyebut daya beli masyarakat ini bisa semakin tergerus apabila pemerintah ngotot menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Ekonom Indef Riza Annisa mengatakan setelah pande...
Read More

Keperkasaan dolar AS berhasil menundukkan rupiah. Mata uang Garuda melemah 2,53% sepanjang April. Pelemahan rupiah ini dipicu oleh sentimen the Fed yang belum akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat dan kondisi geopolitik global yang memanas. Hal ini memicu dolar AS laris manis sebagai safe haven di tengah ketidakpastian pasar. Sementara itu, outflow mewarnai pasar ekonomi berkembang, ter...
Read More

Menteri Keuangan Sri Mulyani mewaspadai dampak kenaikan BI Rate terhadap setoran pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dia mengatakan Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memberikan bimbingan kepada pasar. Sri Mulyani mengatakan pada kuartal I 2024 penerimaan PPN secara bruto masih tumbuh positif yakni 5,8%. Dia mengatakan pertumbuhan itu menunjuk...
Read More

Pengusaha asal Kalimantan Selatan dijebloskan ke penjara karena dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Demikianlah dikutip CNBC Indonesia dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (30/4/2024). Tersangka inisial AA melalui CV.BA pada tahun pajak 2012 melakukan p...
Read More

Komoditas pertambangan dan perkebunan tidak bisa lagi jadi andalan pemerintah untuk menambah pundi-pundi kas negara. Hal ini mengingat harga batu bara dan minyak kelapa sawit (CPO) serta lainnya tak lagi tinggi. Buktinya, selama kuartal I-2024, setoran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP masih mampu tumbuh karena ditopang oleh setoran dividen dari BUMN. Setoran PNBP hingga akhir Maret 2...
Read More