.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}embedgooglemap.net.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}
Home / Articles posted bylucidaco (Page 32)

Author: lucidaco

Setoran Pajak Loyo di April 2024, Kinerja PPh dan PBB Bikin Sedih!

Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak mencapai Rp 624,9 triliun pada April 2024. Capaian ini setara dengan 31,38% dari target APBN 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kenaikan penerimaan pajak terus berlanjut sejak awal tahun. Pada Januari 2024, penerimaan mencapai Rp 149 triliun. Lalu naik lagi menjadi Rp 262 triliun pada Februari dan Rp 393 triliun pada Mare...
Read More

Karyawan Kerja di IKN Gaji Bebas Pajak Sampai 2035!

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Aturan tersebut salah satunya memberikan fasilitas kepada pegawai swasta berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). "Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat fin...
Read More

Sri Mulyani Terbitkan Aturan yang Bikin Investor IKN Full Senyum

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 ini memberikan beragam insentif pajak hingga kepabeanan kepada para calon investor di IKN. Diteken Sri Mulyani pada 29 April 2024, PMK ini membe...
Read More

Ada Insentif Pajak Eksportir, BI Pede DHE Masuk Lebih dari US$1,9 M

Tambahan insentif pajak yang baru dikeluarkan Presiden Joko Widodo bagi eksportir yang memarkirkan dolar hasil ekspornya di dalam negeri membuat dewan gubernur Bank Indonesia percaya diri devisa hasil ekspor (DHE) akan makin tebal masuk ke Indonesia. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kebijakan baru insentif fiskal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perla...
Read More

Jokowi Bebaskan Pajak Eksportir Simpan Dolar di RI, Ini Aturannya!

Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Penghasilan Dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) pada Instrumen Moneter dan Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia. Dalam PP tersebut pemerintah memberikan insentif PPh kepada para eksportir yang memarkirkan dolarnya di dalam negeri. Da...
Read More

Wajib Pajak Palsukan SPT, Rugikan Negara Rp 1,06 M

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat III menyerahkan tersangka kasus tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Kasus ini melibatkan wajib pajak berinisial SBR itu disebut-sebut merugikan negara hingga Rp 1,06 miliar. SBR diduga memalsukan laporan Surat Pemberitahuan (SPT). Ia juga diduga tidak menyetorkan pajak...
Read More

Gaji Ke-13 Pensiunan Cair Mulai 3 Juni, Tak Ada Potongan Kecuali PPh

Para pensiunan aparatur negara dan pejabat negara beserta ahli waris yang berhak menerima uang pensiun mulai memperoleh pencairan gaji ke-13 mulai 3 Juni 2024 dari PT Taspen (Persero). "Paling cepat dibayarkan pada 3 Juni 2024," sebagaimana dikutip dari akun instagram @taspen, Selasa (21/5/2024). Mengutip ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2024, pensiunan dalam ...
Read More

PPN Jadi Naik 12% Tahun Depan? Sri Mulyani Serahkan ke Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan menegaskan terkait kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2025 menjadi 12% apakah sudah diputuskan tetap dilaksanakan atau tidak. Ia mengatakan, keputusan itu sepenuhnya merupakan wewenang dari pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Mengenai PPN itu nanti ka...
Read More

Catat! Beli Rumah Bebas PPN Terakhir Bulan Depan

Pemerintah membebaskan insentif pajak untuk pembeli rumah seharga kurang Rp 2 miliar. Insentif pajak ini berupa PPN ditanggung pemerintah sampai 100%. Namun, insentif pajak 100% ini akan berakhir pada Juni 2024. Mulai Juni 2024, PPN yang ditanggung hanya diberikan sebesar 50%. "PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti di bawah Rp 2 miliar ini akan berlaku PPN 100% ditanggu...
Read More

Pemadanan NIK dan NPWP Berakhir Juni 2024, Awas Risiko Jika Kelewat!

Pemerintah telah menetapkan batas akhir proses pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada akhir Juni 2024. Sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, pemadanan NIK-NPWP ini akan digunakan sebagai indikator atau nomor untuk bertransaksi dengan DJP dalam core tax adminis...
Read More
Top