.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}embedgooglemap.net.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}
Home / Articles posted bylucidaco (Page 26)

Author: lucidaco

Dear Sri Mulyani, Ini Saatnya Terapkan Windfall Tax, Rakyat Lagi Susah

Ekonom senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengingatkan pemerintah untuk mulai menerapkan windfall profit tax. Alasannya, saat ini sudah terbukti sejak pesta durian runtuh (windfall) atau meroketnya harga-harga komoditas pasca Pandemi Covid-19 dan pecahnya perang Rusia-Ukraina, yang menikmati hanyalah segelintir pengusaha. Adapun ...
Read More

Hashim Ungkap Syarat Prabowo Naikkan Utang, Setoran Pajak Wajib Tinggi

Penasihat presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan syarat utama kebijakan menaikkan rasio utang dari sekitar 38% menjadi 50%. Dia memastikan Prabowo tidak akan mengeksekusi kebijakan ini tanpa didahului oleh kenaikan penerimaan negara, a.l. pajak, cukai, PNBP, dividen, royalti dan lainnya. "Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapata...
Read More

Erick Thohir: Kontribusi Pajak BUMN ke Negara Rp 1.374 Triliun

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi restu Komisi VI DPR RI terkait persetujuan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun anggaran 2025. Adapun keseluruhan PMN yang dibutuhkan untuk tahun 2025 sebesar Rp44 triliun kepada 16 BUMN. "Alhamdulillah seluruh fraksi dari Komisi VI menyetujui PMN tahun anggaran 2025 yang akan diberikan kepada BUMN," ujarnya dalam keterang...
Read More

Pemerintah Kehilangan Rp 76,4 T Gara-Gara RI ‘Kecanduan’ Komoditas

Pemerintah tengah merugi akibat pelemahan harga-harga komoditas. Penerimaan pajak terkuras Rp 76,4 triliun dalam satu tahun terakhir, dari semula per Semester I-2023 mampu terkumpul Rp 970,2 triliun, menjadi hanya Rp 893,8 triliun per Semester I-2024. "Kalau dilihat ini tekanan penerimaan pajak bisa diidentifikasi berkaitan dengan harga komoditas dan restitusi," ucap Menteri Keuangan Sri Mulya...
Read More

Daya Beli Masyarakat Melemah, Negara Ikut Rugi!

Sinyal melemahnya daya beli masyarakat telah memberikan dampak langsung terhadap penerimaan negara. Tercermin dari beberapa setoran jenis pajak yang turun, beriringan dengan pemasukan pajak dari sejumlah sektor industri yang juga melorot. Misalnya, setoran pajak sektor industri perdagangan secara neto merosot 0,8% per semester I-2024 dari sebelumnya pada periode yang sama tahun lalu masih tumb...
Read More

BI Rate Tinggi Ditambah Kenaikan PPN, Rakyat RI Bakal Tercekik

Ekonom meminta pemerintah berpikir ulang mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Kebijakan kenaikan PPN ditambah suku bunga acuan BI Rate yang tinggi akan 'mencekik' masyarakat. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan mengatakan kenaikan PPN yang termuat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan me...
Read More

Beban Warga RI Sudah Berat, Faisal Basri: PPN 12% Wajib Ditunda!

Ekonom senior Faisal Basri mengatakan rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tahun 2025 wajib ditunda. Dia menilai pemerintah perlu memikirkan cara lain menaikkan penerimaan, tanpa membebani masyarakat. "Kalau menurut saya wajiblah ditunda," kata Faisal ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, (10/7/2024). Dia mengatakan PPN adalah cara pintas pemerinta...
Read More

Setoran Pajaknya Seret, Begini Kondisi Industri di Indonesia

Kondisi industri di dalam negeri makin memprihatinkan. Hal ini dapat terlihat dari pajak yang disetorkan perusahaan ke dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan penerimaan pajak hingga paruh pertama tahun ini hanya Rp 893,8 triliun atau turun 7,9% dari realisasi semester I-2023 sebesar Rp 970,2 triliun. Realisasi pada semester I-2024 itu pun baru sebesar 44,9% d...
Read More

Setoran Pajak Jeblok, Luhut: Kita Tak Boleh Bergantung ke Komoditas

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terus berupaya mendorong efisiensi ekonomi melalui digitalisasi di berbagai sektor. Sebab, Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada harga komoditas. Luhut memaparkan defisit APBN tahun 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi seiring dengan pendapatan ne...
Read More

Warga RI Mulai Sulit Belanja, Kenaikan PPN Jadi 12% Harus Ditunda!

Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari saat ini 11% menjadi 12% pada 2025 sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) harus ditunda. Bila tak ingin daya beli masyarakat makin melemah. Hal ini diungkapkan oleh sejumlah kalangan ekonom, yang menganggap daya beli masyarakat saat ini tengah ambruk. Tercermin dari berbagai data setoran pajak y...
Read More
Top