.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}embedgooglemap.net.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}
Home / Articles posted bylucidaco (Page 25)

Author: lucidaco

DJP Bakal Tambah Layanan Pajak yang Bisa Diakses Pakai NIK

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan jumlah layanan pajak yang bisa diakses menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan terus bertambah. Perluasan ini merupakan hasil dari program pemadaman NIK menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Hampir semua layanan, kita usahakan semaksimal mungkin," kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo ditemui di kantornya, Jakarta, Senin, ...
Read More

Pemutihan Denda Pajak Kendaraan di Jakarta Sampai 31 Agustus 2024

Warga DKI Jakarta yang memiliki tunggakan karena belum memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor jangan khawatir. Kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor. Dikutip dari situs resmi, Senin (22/7/2024) program ini berlangsung mulai 11 Juni sampai 31 Agustus 2024 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia da...
Read More

Ramai Joki Ini-Itu di Medsos! Jangan Lupa Bayar Pajak, Nih Tarifnya

Berbagai macam jenis joki kini bertebaran di media sosial. Yang membuat heboh di antaranya joki tugas, joki strava, hingga yang teranyar ialah joki pantarlih coklit Pilkada 2024. Di luar itu, perlu diingat profesi joki memiliki kewajiban perpajakan. Bila merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, Joki termasuk ke dalam definisi subyek pajak pekerjaan bebas atau freelance. Pekerja...
Read More

Bukan PPN Naik! Jurus Ini Bisa Bikin RI Ketiban Durian Runtuh Rp250 T

Ekonom senior Faisal Basri mengatakan masih banyak cara meningkatkan pendapatan negara tanpa harus menambah utang maupun menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dia mengatakan salah satu cara yang bisa ditempuh pemerintah adalah menerapkan windfall tax. Dia mengatakan dengan penerapan windfall tax, pemerintah bisa mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp 250 triliun. "Kalau kita naikkan PPN j...
Read More

Ganti NPWP dengan NIK, Warga RI Bisa Akses 21 Layanan Ini!

Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kini sudah dapat digunakan untuk sejumlah layanan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan setidaknya ada 21 layanan yang dapat menggunakan NPWP 16 Digit, Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), atau NPWP 15 Digit per 12 Juli 2024. "Pembaruan daftar layanan berdas...
Read More

Sri Mulyani Bandingkan Setoran Pajak Tahun 1983, 1999 & Saat Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penerimaan pajak saat ini telah tumbuh signifikan jika dibandingkan tahun 1983. Pada tahun tersebut, penerimaan pajak hanya Rp 13 triliun. "Kalau pada tahun berapa itu? 1983, itu masih penerimaan pajak Rp 13 triliun. Ini mungkin kalau disini ada Kanwil Pajak dia mengatakan itu tempat saya salah satu KPP. Bahkan lebih kecil, betul nggak?," kata ...
Read More

Gak Bercanda! Ini 5 Bukti Nyata Ekonomi RI dalam Masalah

Perekonomian Indonesia saat ini tidak dapat dikatakan benar-benar baik. Data-data ekonomi yang muncul belakangan ini patut menjadi perhatian berbagai pihak. Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani menegaskan, bahwa proyeksi ekonomi dunia diperkirakan masih suram hingga tahun depan. Dia pun mengingatkan akan besarnya tantangan serta berbagai risiko ekonomi global yang mungkin terjadi hingga 20...
Read More

Apa Itu Windfall Tax? Ini Pengertian & Manfaatnya

Ekonom senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menilai pemerintah masih bisa menerapkan windfall tax saat ini, meskipun booming harga komoditas mulai surut. Menurut Faisal Basri, saat windfall profit terjadi pada 2022 silam, industri batu bara misalnya berhasil memperoleh keuntungan penjualan ekspor senilai Rp 1.000 triliun. Mengutip ...
Read More

Ketika Pemerintah Tambah Utang, Wong Cilik yang Selalu Jadi Korban

Sejumlah ekonom menilai rencana presiden terpilih Prabowo Subianto menambah utang hingga 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB) berbahaya buat ekonomi. Ketika hutang menumpuk, masyarakat miskin yang akan selalu menjadi korban duluan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan rasio utang yang saat ini sudah mencapai 36% dari PDB saj...
Read More

Akui Tingkatkan Setoran Pajak Sulit, Luhut Tawarkan Solusinya!

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui sulitnya mengerek penerimaan perpajakan saat ini. Menurutnya, penerimaan pajak RI tidak lagi mencapai target seperti tiga tahun terakhir. Hal ini membuat Luhut miris.  "Penurunan penerimaan terutama disebabkan oleh merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang t...
Read More
Top