SERVICES

Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Penghasilan Dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) pada Instrumen Moneter dan Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia. Dalam PP tersebut pemerintah memberikan insentif PPh kepada para eksportir yang memarkirkan dolarnya di dalam negeri. Da...
Read More

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat III menyerahkan tersangka kasus tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Kasus ini melibatkan wajib pajak berinisial SBR itu disebut-sebut merugikan negara hingga Rp 1,06 miliar. SBR diduga memalsukan laporan Surat Pemberitahuan (SPT). Ia juga diduga tidak menyetorkan pajak...
Read More

Para pensiunan aparatur negara dan pejabat negara beserta ahli waris yang berhak menerima uang pensiun mulai memperoleh pencairan gaji ke-13 mulai 3 Juni 2024 dari PT Taspen (Persero). "Paling cepat dibayarkan pada 3 Juni 2024," sebagaimana dikutip dari akun instagram @taspen, Selasa (21/5/2024). Mengutip ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2024, pensiunan dalam ...
Read More

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan menegaskan terkait kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2025 menjadi 12% apakah sudah diputuskan tetap dilaksanakan atau tidak. Ia mengatakan, keputusan itu sepenuhnya merupakan wewenang dari pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Mengenai PPN itu nanti ka...
Read More

Pemerintah membebaskan insentif pajak untuk pembeli rumah seharga kurang Rp 2 miliar. Insentif pajak ini berupa PPN ditanggung pemerintah sampai 100%. Namun, insentif pajak 100% ini akan berakhir pada Juni 2024. Mulai Juni 2024, PPN yang ditanggung hanya diberikan sebesar 50%. "PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti di bawah Rp 2 miliar ini akan berlaku PPN 100% ditanggu...
Read More

Pemerintah telah menetapkan batas akhir proses pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada akhir Juni 2024. Sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, pemadanan NIK-NPWP ini akan digunakan sebagai indikator atau nomor untuk bertransaksi dengan DJP dalam core tax adminis...
Read More

Pasar mobil di Indonesia semakin menggeliat. Terutama dengan semakin banyaknya merek-merek yang bersaing, dan merilis beragam tipe dan jenis kendaraan listriknya di pasar Indonesia. Berbagai merek asal China, Korea Selatan, Jepang, hingga Inggris kini bersaing berebut di pasar mobil listrik Indonesia. Lalu, berapa pajak yang harus ditanggung oleh pemilik mobil listrik di Indonesia? Den...
Read More

Ekonom Utama Departemen Riset Ekonomi dan Kerja Sama Regional Bank Pembangunan Asia (ADB) Arief Ramayandi meragukan efektifitas Badan Penerimaan Negara (BPN) yang akan dibentuk pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia mengatakan belum ada bukti pembentukan Badan Penerimaan Negara bisa mendongkrak penerimaan. "Belum ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa pemisahan BPN itu akan ser...
Read More

Implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan mulai berlaku secara penuh pada Juli 2024. Artinya bulan depan adalah periode terakhir pemadanan NIK dan NPWP. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, hingga akhir Maret 2024 sudah 91,7% NIK padan dengan NPWP. Persentase pemadanan itu setara dengan 67.469.000 NIK dari total target ya...
Read More

Pemerintah mewajibkan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat pada akhir Juni 2024. Demikianlah tertera pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022, dikutip CNBC Indonesia, Senin (13/5/2024). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, hingga akhir Maret 2024 sudah 91,7% NIK padan dengan NPWP. Persentase...
Read More