Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terus berupaya mendorong efisiensi ekonomi melalui digitalisasi di berbagai sektor. Sebab, Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada harga komoditas.
Luhut memaparkan defisit APBN tahun 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target.
Adapun, penurunan penerimaan negara terutama disebabkan oleh merosotnya setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang terkena dampak penurunan harga komoditas secara tajam.
“Nah ini yang sekarang kita mau bereskan. Makanya Govtech itu menjadi isu pemerintah. Saya pikir kita nggak boleh bergantung pada harga komoditas saja,” kata Luhut di akun Instagramnya, dikutip Rabu (10/7/2024).
Oleh sebab itu, pemerintah tengah membereskan proses digitalisasi untuk sektor komoditas di Indonesia. Ia lantas mencontohkan seperti sektor mineral dan batu bara (minerba), yang sudah memiliki Sistem Informasi Pengelolaan Batu Bara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara).
“Sistem terintegrasi ini dapat menekan selisih angka terkait data mineral di antaranya batubara, nikel, dan lain-lain,” kata Luhut.
Luhut mengungkapkan, sistem seperti Simbara nantinya juga akan diterapkan untuk komoditas berbasis kelapa sawit. Pasalnya, banyak penerimaan negara yang ternyata belum diambil dari sektor ini.
Bahkan berdasarkan temuan di lapangan, terdapat sekian banyak perusahaan sawit yang ternyata belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Padahal, setiap perusahaan wajib mempunyai NPWP untuk mengatur perpajakan.
“Itu kan semua penerimaan negara yang banyak potensi yang belum kita ambil. Masa ada sampai sekian banyak perusahaan misalnya di Kelapa Sawit, NPWP-nya aja nggak punya. Kalau NPWP nggak punya kan terus PPH barang semua juga kan nggak ditagih,” ujar Luhut.
Sumber : CNBC Indonesia