SERVICES

Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berkomitmen untuk menutup kebocoran negara. Salah satunya dari sisi pajak, sebab ada potensi Rp300 triliun yang luput dari pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)."Sampai Rp 300 triliun yang belum bayar, ini data-data yang dihimpun pemerintah, so saat ini Pak Prabowo siap kita sudah dapat daftar 300 lebih," ungkap Hashim Djojohadikusumo yang juga...
Read More

Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan mengejar target rasio penerimaan perpajakan dari yang saat ini sebesar 12,7% menjadi 23%, dengan cara tidak menaikkan tarif pajak seperti tarif pajak badan yang sebesar 22%.Hal ini diungkapkan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang juga merupakan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo saat berdiskusi dengan para pengusaha di gedung Ka...
Read More

Pemerintah Indonesia akan memberlakukan prinsip pengenaan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) pada 2025. GMT itu sendiri diusulkan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development atau OECD dengan tarif 15%.Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, GMT akan diterapkan di Indonesia karena Indonesia tak lagi ingin hak pemaj...
Read More

Setoran penerimaan pajak selama 8 bulan tahun ini baru mencapai Rp 1.196,5 triliun, dan turun 4% dibanding kinerja per Agustus 2023 yang senilai Rp 1.247 triliun. Sejumlah jenis pajak pun ambles seiring dengan turunnya penerimaan pajak.Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, berdasarkan jenis pajaknya, mayoritas mengalami pertumbuhan positif hingga Agustus 2024. Namun ada dua jeni...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menduga data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor bukan berasal dari sistem informasi perpajakan. Kesimpulan ini diambil setelah melakukan penelitian yang salah satunya menemukan tidak ada log access ke sistem pajak selama 6 tahun terakhir."Sejak 2014 sebenarnya DJP sudah memiliki sistem pemantauan terkait log access, dan terkait log access ini ...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menargetkan sistem inti perpajakan atau core tax system akan mulai beroperasi pada Januari 2025, mundur dari rencana semula pada pertengahan tahun ini. Sistem informasi perpajakan ini diharapkan mampu meningkatkan rasio perpajakan di Indonesia."Insya Allah di kita bisa menggunakan core tax pada 1 Januari 2025," kata Direktur Jenderal Pajak Kementeria...
Read More

Pemerintah Indonesia telah menandatangani kesepakatan penerapan Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) dengan OECD. Implementasinya di dalam negeri akan ditetapkan dalam peraturan presiden dan peraturan teknis di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)."Kami akan siapkan perpresnya, dan peraturan teknisnya nanti di DJP dan kami akan laporkan ke OECD, baru setelah itu akan efektif," kata K...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyediakan simulator penggunaan sistem inti administrasi perpajakan alias Core Tax System. Simulator ini dirilis agar para Wajib Pajak bisa belajar bagaimana cara menggunakan sistem canggih pajak tersebut sebelum benar-benar dirilis."Mulai 23 September sebetulnya WP sudah bisa melakukan pembelajaran, jadi simulasi kami coba buka lewat internet...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan implementasi peluncuran sistem administrasi pajak canggih atau core tax administration system (CTAS) terlaksana paling lambat pada 1 Januari 2025."Insyaallah di penghujung tahun 2024 ini kita bisa gunakan core tax, mulai 1 Januari paling tidak tahun 2025," kata Dirjen Pajak Suryo Utomo saat konferensi pers APBN, Senin (23/9/2024). ...
Read More

Penerimaan pajak hingga akhir Agustus 2024 sebesar Rp 1.196,54 triliun. Capaian itu baru sekitar 60,16% dari target APBN 2024 sebesar Rp 1.988,9 triliun."Dari sisi penerimaan pajak terdapat berita positif bahwa penerimaan bulan ini mampu menjaga momentum pertumbuhan yang sudah tercipta selama 2 bulan sebelumnya," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono saat konferensi pers APBN di kantor...
Read More