Renovasi Rumah Kena Pajak 2,4%, Simak Aturannya

Ternyata tidak hanya membangun rumah, renovasinya juga akan dikenakan pajak mulai 2025 mendatang. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS).Pasal 2 ayat (3) PMK menyebutkan bahwa kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama atau r...
Read More

DPR Tolak Kenaikan PPN 12% Tahun Depan

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah keputusan untuk menaikan PPN menjadi 12% akan diambil pemerintah baru, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, penerapan tarif baru PPN itu harus melalui persetujuan Komisi XI DPR RI.Menurut Said, PPN 12% tak dimasukan ke dalam perhitungan APBN 2025 karena DPR menolaknya. Adapun dalam RUU APBN 2025 yang akan dibawa ke rapat paripurna, pemeri...
Read More

APBN Tahun Pertama Prabowo Segera Disahkan Tanpa Kenaikan PPN 12%

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI menyepakati membawa Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 ke Rapat Paripurna untuk disahkan pada 19 September 2024.Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan penerimaan negara dalam APBN itu belum memasukan hitungan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. "Belum (memasukan PPN 12%)," kata ...
Read More

Siap-siap! Bangun Rumah Sendiri Kena Pajak 2,4% di 2025

Pajak pertambahan nilai atau PPN akan naik pada 1 Januari 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Seiring dengan itu PPN atas kegiatan membangun sendiri juga berpotensi naik.Dikutip dari Pasal 7 Ayat 1 UU HPP, disebutkan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% mulanya berlaku pada 1 April 2022. Lalu,...
Read More

Mimpi Prabowo Ini Terancam Gagal Jika PPN Naik Jadi 12%

Mimpi Presiden Terpilih Prabowo Subianto tentang pertumbuhan ekonomi sebesar 8% diprediksi gagal apabila Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinaikkan menjadi 12%. Alih-alih membuat pertumbuhan ekonomi tinggi, kenaikan PPN diprediksi malah membuat ekonomi terkontraksi.Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebut lembaganya sempat membuat simul...
Read More

Baleg DPR Muluskan Jalan Prabowo Pisahkan Pajak & BC dari Kemenkeu

Badan Legislasi (Baleg) DPR telah membuka ruang bagi pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk kementerian atau lembaga baru tanpa lagi harus menerbitkan atau mengubah undang-undang.Ruang ini dibuka melalui penyisipan Pasal 10A dalam draf revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Penjelasan pasal itu berbunyi "Contoh penerapan ketentuan dalam pasal ini, yakni, jika dalam Unda...
Read More

UMKM Dapat Insentif Rp70 T per Tahun, Insentif PPh Final Diperpanjang?

Pemerintah belum memberikan keputusan resmi untuk memperpanjang pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk UMKM pada tahun depan. Meskipun, yang memanfaatkan insentif itu banyak.Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemberian insentif itu sebetulnya hanya salah satu bentuk keberpihakan pemerintah untuk terus mendorong b...
Read More

Rekor Penerimaan Negara Tembus Rp 3.000 T di 2025, Begini Rinciannya

Penerimaan negara untuk pertama kalinya tembus Rp 3.000 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN). Target penerimaan negara itu akan dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.Dalam RAPBN 2025, yang telah disepakati antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR, penerimaan negara ditargetkan mencapai Rp 3.005,13 triliun dari rancangan se...
Read More

Sri Mulyani Bakal Evaluasi PPh Final 0,5% untuk UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya akan mengevaluasi insentif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk UMKM. Adapun, insentif PPh final 0,5% bagi UMKM ini akan selesai pada tahun ini."Jadi insentif pajak tetap tapi fasilitas untuk gunakan PPh final ini akan kita evaluasi apakah masih dibutuhakan atau kita melihat UMKM punya kapasitas untuk diperlakukan secara le...
Read More

Kelas Menengah RI Pilih Hiburan Daripada Makan, Tapi Taat Pajak!

Tren belanja kelas menengah mengalami pergeseran drastis selama 10 tahun terakhir, yakni dari 2014 dibanding kondisi terkini pada 2024. Belanja untuk keperluan hiburan dan pesta membengkak, sedangkan untuk makan menurun pada periode ini.Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, belanja kelas menengah untuk keperluan makan dan minuman memang masih besar, yakni...
Read More