.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}embedgooglemap.net.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}
Home / Articles posted bylucidaco (Page 35)

Author: lucidaco

Harap Dicatat! Ini Larangan Pegawai Pajak Selama Lebaran

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dilarang menerima pemberian dari pihak manapun ketika Idul Fitri 1445 H. Termasuk bingkisan parsel atau hamper Lebaran. Hal ini diatur dalam Pengumuman Nomor PENG-11/PJ.09/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Imbauan Antigratifikasi Dalam Rangka Idulfitri 1445H yang baru saja dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib pajak juga...
Read More

Kripto Sampai Fintech Setor Pajak Rp23 T Sejak 2022

Pemerintah telah menerima setoran pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp23,04 triliun sejak 2022 hingga Maret 2024. Setoran tersebut meliputi Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) hingga pajak kripto. Demikianlah disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti dalam siaran pers, Jumat (5/4/2024) "...
Read More

Dapat Hampers Lebaran dari Kantor, Kena Pajak Gak Ya?

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, bingkisan Lebaran atau hampers dalam bentuk makanan atau minuman dan apapun yang diberikan oleh pemberi kerja ke karyawannya tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya Ditjen Pajak Arif Yunianto mengungkapkan hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK...
Read More

Pakai Sistem Canggih Triliunan, Pajak Bikin Aplikasi Kayak Bank

Coretax Administration System atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) akan digunakan pemerintah pada Juli 2024, menggantikan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Membuat layanan pajak tersedia layaknya aplikasi bank di ponsel pintar atau smartphone. Partner MUC Consulting Wahyu Nuryanto menganggap coretax bisa mendorong kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Sebab, layanan ...
Read More

Sri Mulyani Happy! 12,9 Juta Warga RI Lapor SPT Pajak, Naik 7,32%

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo telah melaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jumlah wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga batas akhir 31 Maret 2024. Batas akhir pelaporan itu untuk wajib pajak orang pribadi. Sri Mulyani mengungkapkan, total pembayar pajak penghasilan orang pribadi yang telah melaporkan SPT Tahunan ...
Read More

Viral Netizen Lebih Bayar Diaudit, Ini Penjelasan Ditjen Pajak!

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah mengaudit keuangan wajib pajak karyawan secara menyeluruh hanya karena lebih bayar statusnya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Direktur Peraturan Perpajakan I (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan, bagi wajib pajak orang pribadi yang lebih bayar sampai Rp 100 juta justru pengembalian atau restitusi kelebihan bayar pajaknya aka...
Read More

Juli 2024 Terakhir, 91% Warga RI Sudah Padankan NIK & NPWP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat 91,7% Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah padan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Implementasi NIK sebagai NPWP pun akan mulai berlaku secara penuh pada Juli 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Dwi Astuti mengatakan, persentase pemadanan itu setara dengan 67.469.000 NIK dari to...
Read More

Tak Online, Warga RI Masih Banyak Lapor SPT ke Kantor Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih merahasiakan total jumlah pelapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2023 untuk orang pribadi yang batas pelaporannya telah berakhir ada 31 Maret 2024 pukul 23.59. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, data ini masih rahasia karena esok hari Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo ingin men...
Read More

Ingat! Potongan Pajak Gaji Bisa Dicek, Lebih Bayar Tagih ke Kantor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kini telah menyediakan layanan aplikasi bukti potong pajak bernama e-bupot. Layanan ini membuat wajib pajak orang pribadi yang berstatus karyawan dapat melihat tiap bulan bukti potong pajaknya oleh perusahaan atau pemberi kerja. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, layanan e-bupot ini disediakan seiring dengan p...
Read More

Lewat 31 Maret, Masih Boleh Lapor SPT Pajak?

Masa pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak orang pribadi telah berakhir pada 31 Maret 2024. Meski begitu, pelaporan SPT masih bisa tetap dilakukan pada hari-hari setelahnya. Wajib pajak (WP) orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan 2023 diluar batas waktu pelaporan, akan dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sebab, pelaporan SPT dianggap terla...
Read More
Top