News

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah memiliki landasan hukum untuk meminta bantuan otoritas pajak negara lain dalam menagih setoran para pengemplang pajak di luar negeri. Landasan hukum tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar yang berlaku sejak 12 Juni 2023. ...
Read More

Tren penerimaan pajak mengalami penyusutan sejak awal tahun hingga semester I-2023. Penerimaan pajak memang tercatat meningkat, namun peningkatannya tidak setinggi bulan-bulan sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan pajak mencapai Rp970,20 triliun pada semester I-2023. Angka ini naik sebesar 56,47% dari target APBN. Akan tetapi, jika dilihat bulan per bulan, pe...
Read More

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengubah aturan untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Aturan ini lebih longgar, sehingga mempermudah wajib pajak ketika meminta kembali uangnya saat lebih bayar pajak. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, melalui kanal Youtube Kementerian Keuangan, Senin (24/7...
Read More

Tahun ini India resmi menjabat sebagai ketua Kelompok 20 (G20). Dalam keketuaannya, India dilaporkan akan mendorong negara-negara anggota G20 untuk mendukung usulannya menaikkan pajak yang dibayarkan perusahaan multinasional. "India telah mengajukan saran untuk mendapatkan hak pajaknya atas kelebihan laba perusahaan multinasional," kata seorang pejabat, seperti dikutip Reuters. Saran t...
Read More

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis, prospek penerimaan negara masih akan cerah hingga akhir tahun ini. Ia menargetkan pendapatan negara akan mencapai Rp 2.637,2 triliun hingga akhir 2023, atau mencapai 107,1% dari target APBN 2023 yang sebesar Rp 2.463 triliun. Ia merincikan, pendapatan negara pada tahun ini akan disumbang oleh tingginya penerimaan pajak yang mencapai Rp 1.818,2...
Read More

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo membantah telah membentu satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak super kaya atau highwealth individual (HWI). Ia mengungkapkan ini karena banyaknya pemberitaan mengenai pembentukan satgas itu. Menurut Suryo, yang dia bentuk adalah Komite Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak, berdasarkan profile risiko tiap wajib paj...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan latar belakang artis-artis yang menerima endorse atau mendapatkan imbalan dalam bentuk produk di luar gaji/nilai kontraknya dapat dikenakan pajak natura. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, ini karena endorse yang mereka terima bentuknya juga merupakan penghasilan yang mereka nikmati, maka tidak ...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menetapkan ketentuan perlakuan pajak penghasilan (PPh) atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, karena pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun...
Read More

Pengenaan pajak terhadap natura atau kenikmatan yang diperoleh karyawan dari perusahaan atau pemberi kerja dijamin tak akan membuat susut gaji bersih atau take home pay golongan kelas bawah. Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menjelaskan, ini karena batasan natura atau kenikmatan yang dikenakan pajak memiliki batasan sesuai kepantasan yang telah ...
Read More

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menegaskan bahwa Kementerian Keuangan berencana untuk mengoperasikan penuh teknologi perpajakan super canggih pada 2024. Adapun, teknologi perpajakan supercanggih tersebut adalah sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) alias core tax administration system (CTAS). Core tax administration system adalah pembaruan sistem teknologi yang menyediakan dukungan t...
Read More