.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}embedgooglemap.net.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}
Home / Articles posted bylucidaco (Page 72)

Author: lucidaco

Mantap! 50 Juta Orang RI Sudah Bisa Bayar Pajak dengan KTP

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan telah memvalidasi 50 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan, validasi NIK menjadi NPWP telah mencapai 73,52% dari total wajib pajak sekira 68 juta NIK yang telah dilakukan verifikasi. "Sehingga kami sampaikan dari 68 NPWP s...
Read More

Selamat! Orang RI dengan Kategori Ini Bebas Dari Pajak

Pemerintah memberikan kelonggaran kepada beberapa kelompok masyarakat atas kewajiban perpajakan. Bahkan ada yang sengaja dikecualikan dari kewajiban untuk membayar pajak penghasilan (PPh). Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP),  Senin (17/10/2022), kelompok yang dimaksud adalah para pedagang yang usahanya dijalankan sendiri atau UMKM orang pribadi. Contohnya, para pedagang wart...
Read More

Ribuan Peserta Tax Amnesty Tak Penuhi Janji, DJP Siap Berburu

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan pihaknya sampai saat ini masih mengejar 2.422 wajib pajak, yang menjadi peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk melakukan repatriasi harta. Direktur Ekstensifikasi dan Peniliaian DJP Aim Nursalim menjelaskan, seperti diatur di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), repatriasi harta bersih harus direalisasikan palin...
Read More

Canggihnya Sistem Pajak RI, Kejar Pengemplang Bisa Sat Set

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengarap pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) alias core tax administration system (CTAS) yang serba canggih. Pembaruan core tax ini ditargetkan rampung akhir tahun ini dan dapat dijalankan penuh pada 1 Januari 2024. Sistem core tax baru ini nantinya akan menggeser 21 proses bisnis pelayanan pajak dari manual men...
Read More

Dirjen Pajak Ungkap Penyebab Target Penerimaan PPh Badan Naik 39 Persen

JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan pemerintah menaikkan target penerimaan PPh Badan dalam perubahan APBN 2022 dari Rp185,14 triliun menjadi Rp257,37 triliun atau 39 persen dari target semula."Karena PPh Badan kan kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tahun ini lagi bagus-bagusnya, bahkan dari tahun kemarin bagus," kata Suryo d...
Read More

Siap-siap! Tarif PBB Bakal Segera Naik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan daerah bisa bertambah hingga Rp 30,1 triliun dengan adanya kenaikan pajak di daerah. Kenaikan pajak di daerah ini tentu akan menambah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB). Adapun kebijakan baru PDRD tertuang dalam Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang baru saja d...
Read More

Nah Lho, Pajak Mulai Incar Online Shop? Ada yang Terciduk Nih

Media sosial diramaikan oleh curhatan seorang pedagang online yang menjadi sasaran baru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Di mana dirinya tiba-tiba ditagih pajak oleh DJP. Bukan hanya dirinya, ternyata temannya juga terlebih dahulu telah diciduk oleh DJP dan diminta untuk membayar pajak atas perdagangan online yang dilakukan. Bahkan nilainya tak sedikit yakni mencapai Rp 35...
Read More

Tax Amnesty II Bakal Mulai di 2021, Dirjen Pajak Lapor 2 Skema ke DPR

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan sejumlah poin terkait rencana pengampunan pajak atau Tax Amnesty II yang rencanannya digelar 2021 atau 2022. Rencana tersebut tertuang dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang sekarang sedang dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja) di DPR. "Jadi di sini ada semacam program yang diintroduksi melalui RUU K...
Read More

Sri Mulyani Pamer Canggihnya Sistem di Pajak Hingga Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sistem keuangan negara saat ini sudah menggunakan digitalisasi. Diantaranya untuk penerimaan negara baik dari pajak maupun bukan pajak. "Pelaksanaan digitalisasi dalam keuangan negara terjadi dalam layanan pembayaran pajak dan PNBP yang dilakukan menggunakan channel pembayaran digital dan beberapa platform e-commerce," ujarnya dalam pembukaan ...
Read More

Yang Nggak Lapor SPT! Siap-siap Sanksi Sampai Penjara Menanti

Masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah berakhir pada 31 Maret 2021 kemarin. Artinya, semua Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya akan dikenakan sanksi. Sebab, Pemerintah tidak memperpanjang pelaporan SPT Tahunan di tahun ini seperti tahun sebelumnya. Di mana pada tahun 2020 lalu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi diperpanjang hingga 30 April karena pandem...
Read More
Top