.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}embedgooglemap.net.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}
Home / Articles posted bylucidaco (Page 53)

Author: lucidaco

Segini Jumlah Orang Kaya RI yang Kena Tarif Pajak Tertinggi

Pemerintah telah menjaring 5.443 wajib pajak pribadi orang kaya di Indonesia per Agustus 2023. Kelompok ini masuk ke dalam golongan berpenghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun dengan tarif pajak 35%. Dalam UU HPP, kini tarif PPh terbagi ke dalam lima lapisan, yaitu 5% untuk penghasilan kena pajak Rp 0-60 juta, 15% Rp 60 juta - Rp 250 juta, 25% dari Rp 250 juta - Rp 500 juta, 30% dari Rp 500 j...
Read More

Jangan Salah! Cek Pajak Jual Beli Emas Batangan & Perhiasan

Ketentuan pengenaan pajak terhadap jual beli emas batangan hingga emas perhiasan telah diubah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tahun ini. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023. Dengan adanya perubahan ini, sejumlah mekanisme pengenaan pajak hingga tingkat konsumen akhir atau pembeli diatur melalui pajak pertambahan nilai (PPN). Adapul...
Read More

Hore! Sri Mulyani Tebar Diskon PBB Akhir Tahun, Ini Syaratnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja merilis aturan baru terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam aturan baru ini, pemerintah memberikan pengurangan pajak kepada wajib pajak (WP) yang membutuhkan. Demikianlah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PMK-82) dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomo...
Read More

Sisa 2 Pekan, Bos Pajak Pede Kejar Target Setoran Rp1.818 T

Setoran pajak hingga 12 Desember 2023 masih 95% dari target APBN 2023 yang ditetapkan dalam Perpres 75 Tahun 2023. Secara nominal mencapai Rp 1.739,8 triliun, sedangkan target Perpres 75/2023 sebesar Rp 1.818,2 triliun. Kendati begitu, capaian penerimaan pajak itu sudah mencapai 101,3% dari target APBN 2023 yang mulanya ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2023 tentang APBN 2023 yang targetnya d...
Read More

Eksportir Bakal Cuan Simpan Dolar di RI, Ini Aturannya!

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan tengah merampungkan aturan terbaru perluasan pemberian insentif pajak bagi para eksportir yang memarkirkan dolarnya di dalam negeri. Aturan itu akan menjadi penguat kebijakan kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023. Kepala BKF Febrio Nathan ...
Read More

Sri Mulyani Umumkan Realisasi APBN Kini Defisit Rp35 T

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali tercatat defisit pada 12 Desember 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan defisit APBN mencapai Rp35 triliun atau 0,17% terhadap produk domestik bruto (PDB). "APBN defisit Rp 35 triliun atau 0,17% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Jumat (15/12/2023) Adapun penerimaan negara sebesar Rp ...
Read More

Hore! Sektor Usaha Ini Dapat Diskon Pajak dari Sri Mulyani

Sejumlah sektor industri berbasis sumber daya alam berhak mendapatkan pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Diskon pajak ini berkisar antara 75% hingga 100%. Insentif ini telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. PMK ini berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada 30 November ...
Read More

Sri Mulyani Bagikan Diskon Pajak, Bayar PBB Bisa 0%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan ketentuan baru yang memungkinkan para wajib pajak bisa mendapatkan pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Ketentuan itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. PMK ini berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada 30 November 2023. ...
Read More

Mundur! Implementasi NIK Jadi NPWP Pajak Jadi 1 Juli 2024

Implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi mundur, dari yang semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024. Begitu juga dengan NPWP 16 digit bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor...
Read More

Nah! Ini Tujuan Ditjen Pajak Wajibkan Laporan Rekening Rp1 M

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan tujuan aturan pelaporan data rekening nasabah di atas Rp 1 miliar yang berlaku saat ini. Aturan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.19 Tahun 2018. Berdasarkan Pasal 19 ayat (4) PMK-70/PMK.03/2017 stdtd PMK-19/PMK.03/2018, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lem...
Read More
Top