.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}embedgooglemap.net.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}
Home / Articles posted bylucidaco (Page 51)

Author: lucidaco

Sisa 2 Pekan, Bos Pajak Pede Kejar Target Setoran Rp1.818 T

Setoran pajak hingga 12 Desember 2023 masih 95% dari target APBN 2023 yang ditetapkan dalam Perpres 75 Tahun 2023. Secara nominal mencapai Rp 1.739,8 triliun, sedangkan target Perpres 75/2023 sebesar Rp 1.818,2 triliun. Kendati begitu, capaian penerimaan pajak itu sudah mencapai 101,3% dari target APBN 2023 yang mulanya ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2023 tentang APBN 2023 yang targetnya d...
Read More

Eksportir Bakal Cuan Simpan Dolar di RI, Ini Aturannya!

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan tengah merampungkan aturan terbaru perluasan pemberian insentif pajak bagi para eksportir yang memarkirkan dolarnya di dalam negeri. Aturan itu akan menjadi penguat kebijakan kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023. Kepala BKF Febrio Nathan ...
Read More

Sri Mulyani Umumkan Realisasi APBN Kini Defisit Rp35 T

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali tercatat defisit pada 12 Desember 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan defisit APBN mencapai Rp35 triliun atau 0,17% terhadap produk domestik bruto (PDB). "APBN defisit Rp 35 triliun atau 0,17% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Jumat (15/12/2023) Adapun penerimaan negara sebesar Rp ...
Read More

Hore! Sektor Usaha Ini Dapat Diskon Pajak dari Sri Mulyani

Sejumlah sektor industri berbasis sumber daya alam berhak mendapatkan pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Diskon pajak ini berkisar antara 75% hingga 100%. Insentif ini telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. PMK ini berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada 30 November ...
Read More

Sri Mulyani Bagikan Diskon Pajak, Bayar PBB Bisa 0%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan ketentuan baru yang memungkinkan para wajib pajak bisa mendapatkan pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Ketentuan itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. PMK ini berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada 30 November 2023. ...
Read More

Mundur! Implementasi NIK Jadi NPWP Pajak Jadi 1 Juli 2024

Implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi mundur, dari yang semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024. Begitu juga dengan NPWP 16 digit bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor...
Read More

Nah! Ini Tujuan Ditjen Pajak Wajibkan Laporan Rekening Rp1 M

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan tujuan aturan pelaporan data rekening nasabah di atas Rp 1 miliar yang berlaku saat ini. Aturan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.19 Tahun 2018. Berdasarkan Pasal 19 ayat (4) PMK-70/PMK.03/2017 stdtd PMK-19/PMK.03/2018, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lem...
Read More

Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening di Atas Rp1 M, Ini Faktanya!

Media sosial TikTok diwarnai dengan informasi yang mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa mengintip rekening nasabah yang mencapai di atas Rp 1 miliar. Salah satu akun @pakarpajak mengungkapkan bahwa jika Ditjen Pajak bisa melihat rekening masyarakat dengan batasan tertentu. Sebelumnya, batasannya mencapai Rp 200 juta, namun sejak 2018 jumlah t...
Read More

Wow! Pajak Gaji PNS-Karyawan yang Kerja & Tinggal di IKN 0%

Staf Ahli Menteri Keuangan Yon Arsal mengungkapkan pemerintah akan menawarkan sejumlah insentif pajak yang akan berlaku di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu insentif yang akan disiapkan adalah Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Insentif ini berlaku bagi seluruh pegawai yang berdomisili di IKN dan tidak ada batasan penghasilan, baik ASN serta pegawai swasta. "...
Read More

Berlaku 2024, Begini Hitungan Terbaru Tarif Pajak Freelancer!

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerapkan format baru penghitungan pemungutan dan pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan atau PPh 21. Format penghitungan ini memanfaatkan tarif efektif rata-rata (TER). Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, tujuan penggunaan format perhitungan TER ini untuk memudahkan menyederhanakan perhitungan serta mempermudah para wajib pajak u...
Read More
Top