Author: lucidaco

Seorang pekerja yang memiliki penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan namun bukan merupakan pegawai, termasuk ke dalam wajib pajak yang harus membayar pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Tata cara pembayaran atau pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilannya pun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan aturan turunannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1...
Read More

Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas pada suatu lembaga atau industri harus membayar pajak penghasilan sebagaimana selama ini. Meskipun imbalan yang menjadi penghasilannya diperoleh secara tidak teratur. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan aturan turunannya, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 yang berlaku s...
Read More

Penarikan dana pensiun, merupakan subjek pemotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Rumus dan cara penghitungannya pun telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 yang telah disahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti men...
Read More

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan skema baru penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 yang mulai berlaku 1 Januari 2024. Di dalamnya termasuk diatur bagi penerima penghasilan berupa dana pensiunan berkala. Skemanya menjadi memanfaatkan metode penghitungan tarif efektif rata-rata (TER), yaitu penghasilan b...
Read More

Metode penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi telah memanfaatkan skema tarif efektif rata-rata atau TER per 1 Januari 2024. Metode penghitungan PPh Pasal 21 itu menjadikan rumus perhitungan PPh bulanan Januari-November 2023 menjadi hanya penghasilan bruto sebulan dikalikan dengan tarif efektif bulanan. Barulah pada Desember atau masa pajak terakhir rumusnya kembali norm...
Read More

Mulai 1 Januari 2024, skema penghitungan tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 berubah. Metode penghitungannya menggunakan skema tarif efektif rata-rata atau TER. Ketentuannya pun telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dw...
Read More

Pemerintah mengubah penghitungan tarif pajak penghasilan (PPh) menggunakan tarif efektif rata-rata. Kebijakan baru ini dianggap memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajaknya. "Tata caranya disederhanakan sehingga nanti akan lebih mempermudah," ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti di kantor pusat DJP, Jakarta, Senin (8/1/2023). Ketentuan ini berada...
Read More

Penghitungan tarif pajak penghasilan (PPh) kini telah menggunakan skema baru, yakni menggunakan tarif efektif rata-rata sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Penggunaan TER ini pun juga diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan upah harian. Melalui skema ini, Direktorat Jenderal ...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah pelapor surat pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan 2023 hingga 8 Januari 2024 telah mencapai 219.593. "Untuk SPT 2023 sudah ada 219.593 yang sudah menyampaikan," kata Direktur Penyuluhan, Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti saat ditemui di kantor pusat DJP, Jakarta, Senin (8/1/2023). Dwi ...
Read More

Pemerintah akan mengimplementasikan metode tarif efektif rata-rata (TER) pada awal 2024. Ini merupakan format baru penghitungan pemungutan dan pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan atau PPh 21. "Insyaallah mulai masa Januari 2024 sekiranya semua bisa terlaksana dengan baik, tertandatangani dan terpublikasikan, mulai dapat kami jalankan dengan baik," kata Direktur Jenderal Pajak ...
Read More