.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}embedgooglemap.net.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}
Home / Articles posted bylucidaco (Page 18)

Author: lucidaco

Skema Terbaru Tax Holiday, Perusahaan Tetap Kena Pajak 15%

Perusahaan asing besar yang ingin mendapatkan insentif tax holiday atau pembebasan pajak di Indonesia tetap akan dikenakan pajak minimum 15%, akibat kepatuhan Indonesia untuk menerapkan prinsip pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT). Prinsip ini diperkenalkan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) saat menerbitkan Global Anti-Base Erosion Model Rules (GloBE Rules...
Read More

Sri Mulyani Rilis Aturan Pajak Baru, Khusus Perusahaan Kriteria Ini!

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi. Aturan itu telah resmi berlaku sejak 18 Oktober 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti mengimbau agar para pengusaha yang menjadi anggota KSO memedomani PMK ini. Sebab, ada kr...
Read More

Tax Holiday Diperpanjang Sampai 2025, Begini Kriteria Penerima!

Pemerintah telah resmi memperpanjang pemberian insentif fiskal berupa tax holiday atau pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga 100% sampai dengan Desember 2025. Namun, kini ada kriteria khusus penerimanya, karena adanya pemberlakuan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT). Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024. "Jadi kita ada data jug...
Read More

Prabowo Perpanjang Tax Holiday Sampai 31 Desember 2025

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memastikan kebijakan insentif pajak seperti tax holiday tetap diberlakukan meskipun dunia segera memberlakukan Global Minimum Tax. "Terkait dengan tax holiday, ini dari Kementerian Keuangan sudah keluar, tentunya ini bisa lebih diefektifkan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Qu...
Read More

Hore! Beli Rumah & Mobil Listrik di 2025 Bakal Dapat Diskon Pajak Lagi

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengakui masih lemahnya daya beli masyarakat. Maka dari itu, diskon pajak untuk pembelian rumah dan kendaraan bermotor listrik akan diberikan lagi pada tahun depan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Hotel Four ...
Read More

Temuan BPK: Uang Pajak Rp 5,82 Triliun Belum Disetor ke Negara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan temuan mengenai potensi uang pajak yang belum disetor ke negara sebesar Rp 5,82 triliun untuk tahun 2023. Temuan tersebut dipaparkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024.BPK menyebut potensi kekurangan setoran pajak itu berasal dari transaksi penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara yang tidak ditemukan dan/atau terind...
Read More

Siap-siap! Prabowo Dapat Sumber Pajak Baru, Bak Harta Karun

Presiden Prabowo Subianto akan membidik aktivitas ekonomi bawah tanah atau underground economy sebagai objek pajak baru.Underground economy yang menjadi bidikan pengenaan pajak itu di antaranya judi online yang dilakukan masyarakat Indonesia di luar negeri, seperti judi dalam pertandingan sepak bola. "Waduh, jumlahnya sudah banyak sekali, onshore dan offshore, yang melakukan betting kepada sep...
Read More

Login Coretax, WP Badan Wajib Pakai Akun Orang Pribadi

Skema administrasi perpajakan bagi wajib pajak (WP) badan akan mengalami perubahan dengan kehadiran sistem coretax. Penandatangan dokumen perpajakan tidak lagi menggunakan sertifikat elektronik badan.Berdasarkan informasi yang disampaikan penyuluh pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Lintang dalam Tax Live bertajuk Aplikasi Simulator Coretax, disebutkan bahwa skema itu didasari p...
Read More

NIK & NPWP Belum Padan Tinggal 1% Lagi, DJP Buka Suara

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang belum padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).DJP mengingatkan bahwa proses pemadanan atau sinkronisasi ini adalah upaya untuk membenahi administrasi perpajakan agar lebih mudah. "Dengan pemadanan NIK-NPWP, administrasi perpajakan menjadi lebih mudah bagi seluruh masyarakat," tulis ...
Read More

DJP Rilis Daftar Nomor WhatsApp Penipu Pajak, Warga Jangan Lengah!

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan beberapa modus penipuan yang mengatasnamakan DJP sebagai berikut. Salah satunya adalah bentuk phising yang mengatasnamakan DJP.Phising adalah penipuan untuk mendapatkan data penting orang lain yang berpotensi untuk disalahgunakan dengan mengirimkan pesan melalui email, SMS, pesan dalam jaringan (daring) atau saluran lainnya. Phisin...
Read More
Top