Dapat Surat Cinta Pajak? Jangan Panik, Baca Ini Dulu

Kantor pajak kerap kali mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan Keterangan atau SP2DK kepada para Wajib Pajak (WP). Bila anda menjadi penerima surat itu, lantas apa yang harus dilakukan? Mengutip Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada dal...
Read More

Dilawan Pengemplang Pajak Jaksel, DJP Masih Menang Telak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berhasil memenangkan proses praperadilan yang diajukan oleh tersangka FY dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 97/Pid.pra/2023/PN.Jkt.Sel. Berdasarkan siaran pers Ditjen Pajak, dikutip Senin (9/10/2023), dijelaskan bahwa FY disangkakan atas dugaan tindak pidana perpajakan melalui PT MJI, dengan sengaja ...
Read More

Top! Setoran PPN PMSE Capai Rp 15,15 T dalam 4 Tahun

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sampai dengan 30 September 2023, pemerintah telah menunjuk 161 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk tiga pemungut PPN PMSE yang ditunjuk pada bulan September 2023. Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, men...
Read More

Kinerja Pajak Daerah Rendah, Menkeu Minta Pemda Beberes

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti masih rendahnya tingkat pungutan pajak dan retribusi di daerah. Menurutnya, tingkat rasio itu baru sebesar 60%. Da menganggap, masih banyak ruang untuk menaikkan rasio pungutan pajak dan retribusi daerah itu, salah satunya dengan memperbaiki administrasi perpajakannya tanpa harus menaikkan tarifnya. Hal ini, dia sampaikan saat memberikan kata...
Read More

Kinerja Digitalisasi RI: 90% Setoran Pajak Pemda Non-Tunai

Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) telah mendorong pemerintah daerah mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sejak 2021. Hingga saat ini, beberapa layanan pajak dan retribusi sudah memanfaatkan teknologi digital di daerah. Khususnya terkait transaksi penerimaan daerah. Sekertaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Di...
Read More

Gerak Cepat! KPK Periksa 25 Pejabat Bea Cukai & Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya tengah memeriksa 19 pegawai Ditjen Bea dan Cukai dan 6 pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Pemeriksaan ini masih terkait dengan laporan transaksi gelap Rp 395 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam diskusi soal manfaat LHKPN untuk memberantas korupsi, Kamis (28/9/2023). P...
Read More

Airlangga Bocorkan Pajak Karbon Meluncur Jelang 2026

Perdagangan karbon di Tanah Air dimulai hari ini, Selasa (26/9/2023). Namun, pajak karbon kemungkinan baru terapkan pada tahun 2026 mendatang. "Di Eropa 2026, di Indonesia menjelang 2026," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/9/2023). Airlangga mengatakan saat ini penerapan pajak karbon masih dalam proses. Dimana ma...
Read More

Sri Mulyani Cs Belum Bahas Kenaikan PPN 12%

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan pembahasan mengenai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%. Padahal kenaikan ini direncanakan sebelum 1 Januari 2025. Rencana kenaikan ini juga mengacu pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Direktur Potensi, Kepatuhan, Penerimaan Pajak Ikhsan Priyawiba...
Read More

3 Strategi Sri Mulyani untuk Tingkatkan Penerimaan Pajak 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan telah menyiapkan 3 strategi untuk mencapai target pajak dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023. Strategi pertama adalah dengan melakukan perbaikan dari sisi kebijakan perpajakan. "Strategi kami untuk terus menjaga target penerimaan tahun ini dengan terus melakukan perbaikan dari sisi kebijakan perpajakan," kata Sri di Kompleks DPR, Jaka...
Read More

Wah! 82,3% Orang RI Sudah Gabung NPWP & KTP

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan, proses integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga saat ini sudah 82,3%. Ia memastikan integrasi itu akan selesai saat diimplementasikannya core tax system atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) awal tahun depan atau tepatnya 1 Mei 2024. "Sampai bulan kemarin sudah 58,7 juta NIK pad...
Read More