News

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang menikmati tarif pajak penghasilan (PPh) 0,5% tetap bisa memakai tarif tersebut pada tahun pajak 2024. Hal ini ditegaskan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo @prastow di laman X, dikutip Senin (27/11/2023). "Tarif PPh 0,5 persen tetap berlaku bagi wajib pajak yang peredaran bruto...
Read More

Pemerintah berencana untuk mengenakan pajak tarif normal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tahun depan. Ini diarahkan setelah UMKM menikmati tarif pajak penghasilan (PPh) 0,5% dari peredaran bruto sejak 2018 Ini sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak y...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berencana mulai menerapkan format baru penghitungan pemungutan dan pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan atau PPh 21 dengan metode tarif efektif rata-rata (TER) pada awal 2024. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, aturan main pelaksanaan tarif efektif rata-rata untuk PPh pasal 21 itu akan terbit dalam bentuk peratur...
Read More

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal diri wajib pajak serta untuk memudahkan segala urusan wajib pajak terkait dengan administrasi perpajakan. Terdapat 2 jenis NPWP, yakni NPWP Pribadi untuk wajib pajak perorangan dan NPWP Badan untuk wajib pajak badan usaha. Barang siapa y...
Read More

Pembayaran pajak bumi dan bangunan alias PBB kini bisa dilakukan dengan mudah lewat smartphone, tanpa harus keluar rumah. Hal ini karena pembayaran PBB kini bisa dilakukan melalui layanan pihak ketiga, seperti Tokopedia dan Gopay. Patut diketahui, pembayaran PBB wajib wajib segera dilunasi pembayarannya paling lambat enam bulan setelah tanggal diperolehnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (S...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong masyarakat untuk melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemadanan data NIK sebagai NPWP ini merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021, yang aturan turunannya dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Direktur Jenderal Pajak Suryo ...
Read More

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada 2024 sebesar Rp1.988,9 triliun. Target ini tumbuh 9,4% dibandingkan perkiraan realisasi 2023 yang mencapai Rp1.818,2 triliun. "Penerimaan pajak tahun 2024 diharapkan tumbuh meningkat dibandingkan tahun 2023 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan didukung oleh berbagai kebijakan pajak yang optimal," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan M...
Read More

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan insentif Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) akan diperluas untuk pembelian rumah dengan harga maksimal  Rp5 miliar. Tadinya, pembebasan pajak hanya untuk rumah dengan harga tertinggi Rp2 miliar.Kendati demikian, untuk rumah seharga Rp2 miliar - Rp5 miliar, pemerintah hanya menanggung PPN atas Rp2 miliar pertama.&...
Read More

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus konsisten melakukan reformasi perpajakan. Pada tahun 2024 nanti, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak akan mengimplementasikan sebuah sistem perpajakan yang setara dengan negara maju, yakni Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau yang lebih dikenal dengan Core Tax Administration System (CTAS). Pajak sendiri memang merupakan salah satu kompone...
Read More

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskanda serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ingin membentuk Badan Penerimaan Negara jika menang Pilpres 2024. Negara lain ternyata sudah lebih dahulu memiliki badan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh analis senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Menurutnya sejumlah negara yang mem...
Read More