Author: lucidaco

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengungkapkan berbagai celah yang menyebabkan rasio perpajakan negara rendah.Dirinya menjelaskan berdasarkan berbagai kajian, terdapat empat faktor utama yang menentukan besaran tax ratio sebuah negara. Yakni tingkat pembangunan ekonomi, struktur ekonomi, dan institusi dan tax gap. Dari sisi struktur ekonomi, keberadaan aktivitas eko...
Read More

Kementerian Keuangan mengungkapkan terdapat sekitar Rp 362,5 triliun potensi penerimaan pajak tiap tahunnya yang direlakan oleh pemerintah. Adapun potensi penerimaan tersebut disalurkan melalui insentif pajak untuk masyarakat.Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal menjelaskan bahwa jumlah tersebut terekam dalam belanja perpajakan atau tax expenditure. Berdasarkan data kem...
Read More

Pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp3.147 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2026. Target tersebut tumbuh 9,8% jika dibandingkan dengan outlook 2025.Yakni terdiri dari penerimaan pajak Rp2.357 triliun, Bea dan Cukai Rp334 triliun dan kemudian untuk PNBP Rp455 triliun. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal ...
Read More

Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Ratna Juwita Sari mendesak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera memperbaiki sistem Coretax dan Compliance Risk Management (CRM) demi mewujudkan target rasio penerimaan pajak tahun 2026 sebesar 12,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau senilai Rp 2.692,1 triliun."Jika perbaikan tidak dilakukan segera, maka target penerimaan paj...
Read More

Strategi pemerintah untuk mengurangi penggerusan basis pajak dengan mengawasi aktivitas shadow economy secara intens pada 2026 akan turut dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR.Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, sebetulnya belum ada pembahasan detail antara pemerintah dengan DPR terkait pengawasan shadow economy secara lebih intens pada 2026 meski telah termuat strateginya dalam dokumen B...
Read More

Target setoran pajak pemerintah pada 2026 meroket 13,51% dari tahun ini senilai Rp 2.076,9 triliun menjadi Rp 2.357,71 triliun.Nilai setoran pajak pada 2026 yang sebesar Rp 2.357,71 triliun itu paling besar berasal dari setoran pajak penghasilan (PPh) Rp 1.209,36 triliun atau naik dari 2025 Rp 1.051,65 triliun. Lalu, yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mew...
Read More

Rencana pemerintah untuk mengejar pajak dari aktivitas ekonomi yang selama ini sulit dikenakan pungutan atau shadow economy akan gencar dilakukan pada 2026, sebagaimana tertuang dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026.Bahkan, pemerintah telah menargetkan sejumlah sektor usaha yang selama ini disebut banyak aktivitas shadow economy-nya, yakni perdagangan eceran, makanan dan m...
Read More

Pemerintah menargetkan pengumpulan setoran pajak senilai Rp 2.357,71 triliun pada 2026, dari total target pendapatan negara Rp 3.147,68 triliun. Target itu naik hingga 13,51% dari sebelumnya Rp 2.076,9 triliun pada 2025.Target itu mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah pada tahun depan sebesar 5,4% dan inflasi 2,5%, serta extra effort dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)...
Read More

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyamakan kewajiban membayar pajak sama seperti menunaikan zakat dan wakaf. Pasalnya, ketiganya memiliki tujuan yang sama, yakni menyalurkan sebagian harta kepada pihak yang membutuhkan."Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain," ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan ...
Read More