Author: lucidaco

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti masih rendahnya tingkat pungutan pajak dan retribusi di daerah. Menurutnya, tingkat rasio itu baru sebesar 60%. Da menganggap, masih banyak ruang untuk menaikkan rasio pungutan pajak dan retribusi daerah itu, salah satunya dengan memperbaiki administrasi perpajakannya tanpa harus menaikkan tarifnya. Hal ini, dia sampaikan saat memberikan kata...
Read More

Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) telah mendorong pemerintah daerah mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sejak 2021. Hingga saat ini, beberapa layanan pajak dan retribusi sudah memanfaatkan teknologi digital di daerah. Khususnya terkait transaksi penerimaan daerah. Sekertaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Di...
Read More

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya tengah memeriksa 19 pegawai Ditjen Bea dan Cukai dan 6 pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Pemeriksaan ini masih terkait dengan laporan transaksi gelap Rp 395 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam diskusi soal manfaat LHKPN untuk memberantas korupsi, Kamis (28/9/2023). P...
Read More

Perdagangan karbon di Tanah Air dimulai hari ini, Selasa (26/9/2023). Namun, pajak karbon kemungkinan baru terapkan pada tahun 2026 mendatang. "Di Eropa 2026, di Indonesia menjelang 2026," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/9/2023). Airlangga mengatakan saat ini penerapan pajak karbon masih dalam proses. Dimana ma...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan pembahasan mengenai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%. Padahal kenaikan ini direncanakan sebelum 1 Januari 2025. Rencana kenaikan ini juga mengacu pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Direktur Potensi, Kepatuhan, Penerimaan Pajak Ikhsan Priyawiba...
Read More

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan telah menyiapkan 3 strategi untuk mencapai target pajak dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023. Strategi pertama adalah dengan melakukan perbaikan dari sisi kebijakan perpajakan. "Strategi kami untuk terus menjaga target penerimaan tahun ini dengan terus melakukan perbaikan dari sisi kebijakan perpajakan," kata Sri di Kompleks DPR, Jaka...
Read More

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan, proses integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga saat ini sudah 82,3%. Ia memastikan integrasi itu akan selesai saat diimplementasikannya core tax system atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) awal tahun depan atau tepatnya 1 Mei 2024. "Sampai bulan kemarin sudah 58,7 juta NIK pad...
Read More

Hingga Agustus 2023, penerimaan pajak terealisasi Rp 1.246,97 triliun atau 72,58% dari target yang dipatok dalam APBN 2023 sebesar Rp 1.718 triliun. Tersisa empat bulan lagi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengejar target tersebut. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengaku optimistis setoran pajak pada tahun ini akan tetap tercapai sesuai target, meskipun dari sisi setorannya melambat s...
Read More

Kinerja penerimaan pajak menunjukkan tren perlambatan dengan pertumbuhan single digit pada tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak Januari-Agustus 2023 mencapai Rp 1.246,97 triliun atau 72,58% target. Sementara itu, setoran per Agustus hanya Rp 3,8 triliun, turun dibandingkan bulan sebelumnya Rp 4,8 triliun.  "Terlihat pertumbuhannya melambat pertu...
Read More

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menarik utang sebesar Rp198 triliun dalam 8 bulan terakhir, yaitu Januari - Agustus 2023. Realisasi ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 atau year on year (yoy). Januari-Agustus 2022 realisasi pembiayaan mencapai Rp 332 triliun. Maka dari itu, ada penurunan sebesar 40,4% "Untuk realisasi pembiayaan karena pen...
Read More