Author: lucidaco

Pemerintah akan melanjutkan pemberian stimulus fiskal kepada dunia usaha pada 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa beberapa insentif fiskal yang tetap dipertahankan adalah tax allowance dan tax holiday. “Kalau stimulus yang sudah establish yaitu untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah apa meningkatkan nilai tambah seperti tax allowance, tax holiday, itu te...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong masyarakat untuk melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara mandiri. DJP menegaskan pemadanan data NIK sebagai NPWP ini merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021, yang aturan turunannya dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. ...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menggunakan metode baru dalam menghitung tarif pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Metode itu ialah tarif efektif rata-rata atau TER yang mulai diterapkan pada Januari 2024. Perubahan metode penghitungan tarif PPh 21 ini bukan hanya untuk karyawan atau para pegawai bergaji tetap bulanan saja, melainkan juga diperuntukkan bagi penerima bayaran yang bukan...
Read More

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang menikmati tarif pajak penghasilan (PPh) 0,5% tetap bisa memakai tarif tersebut pada tahun pajak 2024. Hal ini ditegaskan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo @prastow di laman X, dikutip Senin (27/11/2023). "Tarif PPh 0,5 persen tetap berlaku bagi wajib pajak yang peredaran bruto...
Read More

Pemerintah berencana untuk mengenakan pajak tarif normal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tahun depan. Ini diarahkan setelah UMKM menikmati tarif pajak penghasilan (PPh) 0,5% dari peredaran bruto sejak 2018 Ini sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak y...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berencana mulai menerapkan format baru penghitungan pemungutan dan pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan atau PPh 21 dengan metode tarif efektif rata-rata (TER) pada awal 2024. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, aturan main pelaksanaan tarif efektif rata-rata untuk PPh pasal 21 itu akan terbit dalam bentuk peratur...
Read More

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal diri wajib pajak serta untuk memudahkan segala urusan wajib pajak terkait dengan administrasi perpajakan. Terdapat 2 jenis NPWP, yakni NPWP Pribadi untuk wajib pajak perorangan dan NPWP Badan untuk wajib pajak badan usaha. Barang siapa y...
Read More

Pembayaran pajak bumi dan bangunan alias PBB kini bisa dilakukan dengan mudah lewat smartphone, tanpa harus keluar rumah. Hal ini karena pembayaran PBB kini bisa dilakukan melalui layanan pihak ketiga, seperti Tokopedia dan Gopay. Patut diketahui, pembayaran PBB wajib wajib segera dilunasi pembayarannya paling lambat enam bulan setelah tanggal diperolehnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (S...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong masyarakat untuk melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemadanan data NIK sebagai NPWP ini merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021, yang aturan turunannya dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Direktur Jenderal Pajak Suryo ...
Read More

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada 2024 sebesar Rp1.988,9 triliun. Target ini tumbuh 9,4% dibandingkan perkiraan realisasi 2023 yang mencapai Rp1.818,2 triliun. "Penerimaan pajak tahun 2024 diharapkan tumbuh meningkat dibandingkan tahun 2023 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan didukung oleh berbagai kebijakan pajak yang optimal," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan M...
Read More