Author: lucidaco

Strategi pemerintah untuk mengurangi penggerusan basis pajak dengan mengawasi aktivitas shadow economy secara intens pada 2026 akan turut dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR.Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, sebetulnya belum ada pembahasan detail antara pemerintah dengan DPR terkait pengawasan shadow economy secara lebih intens pada 2026 meski telah termuat strateginya dalam dokumen B...
Read More

Target setoran pajak pemerintah pada 2026 meroket 13,51% dari tahun ini senilai Rp 2.076,9 triliun menjadi Rp 2.357,71 triliun.Nilai setoran pajak pada 2026 yang sebesar Rp 2.357,71 triliun itu paling besar berasal dari setoran pajak penghasilan (PPh) Rp 1.209,36 triliun atau naik dari 2025 Rp 1.051,65 triliun. Lalu, yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mew...
Read More

Rencana pemerintah untuk mengejar pajak dari aktivitas ekonomi yang selama ini sulit dikenakan pungutan atau shadow economy akan gencar dilakukan pada 2026, sebagaimana tertuang dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026.Bahkan, pemerintah telah menargetkan sejumlah sektor usaha yang selama ini disebut banyak aktivitas shadow economy-nya, yakni perdagangan eceran, makanan dan m...
Read More

Pemerintah menargetkan pengumpulan setoran pajak senilai Rp 2.357,71 triliun pada 2026, dari total target pendapatan negara Rp 3.147,68 triliun. Target itu naik hingga 13,51% dari sebelumnya Rp 2.076,9 triliun pada 2025.Target itu mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah pada tahun depan sebesar 5,4% dan inflasi 2,5%, serta extra effort dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)...
Read More

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyamakan kewajiban membayar pajak sama seperti menunaikan zakat dan wakaf. Pasalnya, ketiganya memiliki tujuan yang sama, yakni menyalurkan sebagian harta kepada pihak yang membutuhkan."Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain," ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan ...
Read More

Center of Economic And Law Studies (CELIOS) memberikan saran 11 cara agar pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kajian dengan judul "Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang".Dalam hasil penelitian tersebut CELIOS menggambarkan secara gamblang 12 sumber penerimaan pajak baru bagi pemerintah agar perpajakan dapat optimal sebagai sumber penerimaan negara sekaligus m...
Read More

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengapresiasi penelitian Center of Economic And Law Studies (CELIOS) dengan tajuk "Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang"."Saya pikir ini adalah momentum yang baik buat kita. Saya senang sih sebenarnya pada prinsipnya mendengarkan tadi banyak catatan, masukan. Dan ini saya pribadi mengapresiasi bahwa memang ini tentu bag...
Read More

Indonesia dihadapkan pada persoalan rendahnya kepatuhan dan penerimaan pajak. Dianalogikan pajak berburu di kebun binatang atau hanya cenderung mengejar pembayar yang sama.Hal ini disampaikan oleh Direktur Kebijakan Fiskal Center of Economic And Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi saat diskusi yang juga dihadiri oleh Kementerian Keuangan dan Greenpeace pada Selasa (12/8/2025) "Analogi yang beru...
Read More

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan alasan dibalik terus diperbaruinya perjanjian kerja sama Atau PKS pihaknya dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.Seperti diketahui, PKS itu baru dilakukan pada awal pekan ini, Selasa (29/7/2025). Adapun, pembaruan PKS ini terkait dengan akan diujic...
Read More