Terungkap! Ini Ciri-ciri Shadow Economy yang Dikejar Ditjen Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan ciri-ciri usaha yang masuk kategori shadow economy, dan harus mulai ditertibkan pada 2026, sebagaimana strateginya telah termuat dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026."Fokus pemerintah adalah memperluas basis pajak melalui penertiban shadow economy: yaitu aktivitas ekonomi bernilai besar yang masih berada d...
Read More

Prabowo Marah Besar, Ada Pengusaha Besar Gak Bayar Pajak

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ada pengusaha besar yang masih enggan membayar pajak. Bahkan menurutnya ada upaya untuk mengelabui pemerintah.Hal ini dia ungkapkan Prabowo saat acara APKASI Otonomi Expo 2025, di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (28/8/2025). "Ada pengusaha-pengusaha yang sudah besar, kita kasih HGU (Hak Guna Usaha), berarti bumi air kita kasih kredit dari bank pemeri...
Read More

Pajak Anggota DPR-PNS Ditanggung Pemerintah, Ini Penjelasan Kemenkeu

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengunggah informasi tentang tak adanya pembebasan pajak bagi para anggota DPR, pejabat negara, ASN, anggota TNI/Polri, hingga hakim, melalui akun instagram @ditjenpajakri.Dalam postingan itu, DJP mengungkapkan bahwa gaji dan tunjangan pejabat negara, ASN, TNI/Polri, hingga hakim sudah dipotong pajak dan disetor langsung ke kas negara, sebagaim...
Read More

Pakar Ungkap 5 Titik Kebocoran Pajak RI

Pendiri Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam menilai terdapat 5 titik kebocoran penerimaan yang perlu diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan rasio perpajakan.Menurutnya, kelima titik tersebut bersumber dari tiga fase utama dalam siklus perpajakan. Yakni transaksi ekonomi yang menjadi dasar aktivitas ekonomi nasional, basis pajak dari aktivitas ekonomi dan pajak terhutang yang merupa...
Read More

Ada Warga RI di Depan Mata Tak Tersentuh Pajak, Ini Penyebabnya!

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengungkapkan berbagai celah yang menyebabkan rasio perpajakan negara rendah.Dirinya menjelaskan berdasarkan berbagai kajian, terdapat empat faktor utama yang menentukan besaran tax ratio sebuah negara. Yakni tingkat pembangunan ekonomi, struktur ekonomi, dan institusi dan tax gap. Dari sisi struktur ekonomi, keberadaan aktivitas eko...
Read More

Pemerintah Relakan Ratusan Triliun Demi Diskon Pajak Buat Warga RI

Kementerian Keuangan mengungkapkan terdapat sekitar Rp 362,5 triliun potensi penerimaan pajak tiap tahunnya yang direlakan oleh pemerintah. Adapun potensi penerimaan tersebut disalurkan melalui insentif pajak untuk masyarakat.Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal menjelaskan bahwa jumlah tersebut terekam dalam belanja perpajakan atau tax expenditure. Berdasarkan data kem...
Read More

Kejar Setoran Negara Rp3.147 T, Begini Jurus Tim Sri Mulyani!

Pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp3.147 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2026. Target tersebut tumbuh 9,8% jika dibandingkan dengan outlook 2025.Yakni terdiri dari penerimaan pajak Rp2.357 triliun, Bea dan Cukai Rp334 triliun dan kemudian untuk PNBP Rp455 triliun. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal ...
Read More

Pemerintah Bidik Setoran Pajak Selangit, DPR Desak Perbaikan Coretax

Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Ratna Juwita Sari mendesak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera memperbaiki sistem Coretax dan Compliance Risk Management (CRM) demi mewujudkan target rasio penerimaan pajak tahun 2026 sebesar 12,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau senilai Rp 2.692,1 triliun."Jika perbaikan tidak dilakukan segera, maka target penerimaan paj...
Read More

Pemerintah Kejar Pajak Shadow Economy, DPR Pastikan Tak Ganggu UMKM

Strategi pemerintah untuk mengurangi penggerusan basis pajak dengan mengawasi aktivitas shadow economy secara intens pada 2026 akan turut dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR.Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, sebetulnya belum ada pembahasan detail antara pemerintah dengan DPR terkait pengawasan shadow economy secara lebih intens pada 2026 meski telah termuat strateginya dalam dokumen B...
Read More

Sri Mulyani Cs Pakai Mesin Canggih Ini Khusus Awasi Kepatuhan Pajak

Target setoran pajak pemerintah pada 2026 meroket 13,51% dari tahun ini senilai Rp 2.076,9 triliun menjadi Rp 2.357,71 triliun.Nilai setoran pajak pada 2026 yang sebesar Rp 2.357,71 triliun itu paling besar berasal dari setoran pajak penghasilan (PPh) Rp 1.209,36 triliun atau naik dari 2025 Rp 1.051,65 triliun. Lalu, yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mew...
Read More