News

Penerimaan pajak tumbuh 3,5% mencapai Rp 1.932,4 triliun pada 2024, meskipun tidak mencapai target Rp 1.988,8 triliun pada Undang-Undang (UU) APBN 2024 atau mengalami shortfall Rp 56,48 triliun.Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menegaskan penerimaan pajak pada 2024 bersifat transaksional, yakni berasal dari pajak penghasilan dan transaksi masyarakat, yaitu PPh 21, PPN dan PPh nonmigas yang ...
Read More

Masyarakat yang terlanjur ditagihkan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% untuk barang-barang tidak mewah boleh menagihkan kelebihan pembayaran 1% nya kepada pengusaha yang mengenakan, atau memungut.Pengembalian ini dapat dilakukan karena PPN 12% per 1 Januari 2025 hanya dikhususkan bagi barang-barang mewah yang tergolong sebagai objek pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM. Di luar itu, tarif...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis buku panduan pengisian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak orang pribadi setelah resmi meluncurnya sistem inti perpajakan atau coretax sejak 31 Desember 2024.Dalam buku panduan atau buku manual berjudul Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, disebutkan bahwa terdapat beberapa perubahan proses bisnis pelaporan SPT saat sebelum maupun sesudah adanya cor...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa para pembeli barang atau jasa nonmewah yang sudah terlanjur kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% bisa meminta pengembalian tarif pajak yang dikenakan. Hal ini dimungkinkan setelah pemerintah menegaskan bahwa PPN 12% hanya dikenakan terhadap barang mewah yang masuk ke dalam kategori PPnBM.Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan ...
Read More

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi sebesar 12% pada Januari 2025. "Bukannya membabi buta, tapi APBN memang tetap harus dijaga kesehatannya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Ged...
Read More

Di tengah protes rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, DPR RI mengusulkan kebijakan kontroversial bernama tax amnesty atau pengampunan pajak. Dua kebijakan yang rencananya akan dilaksanakan pada 2025 ini, diprediksi akan sama-sama menciptakan 'malapetaka'. Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Wahyu Widodo menilai PPN 12% dan tax amnesty mer...
Read More

Mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan rutinitas awal tahun bagi setiap wajib pajak. Sayangnya, proses pengisian SPT masih kerap dianggap rumit sehingga banyak pihak malas melakukannya.  Kabar baiknya, perusahaan tak perlu lagi isi SPT Pajak mulai Januari 2025 karena ada sistem baru yang akan segera diimplementasikan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keua...
Read More

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengubah tanggal jatuh tempo untuk penyetoran beragam jenis pajak pada saat Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax System. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Pasal 94 Ayat (2) PMK 81/2024 menyebutkan pembayaran dan penyetoran...
Read More

Sejumlah kalangan ekonom dari berbagai universitas mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Musababnya, aktivitas ekonomi di dalam negeri tengah tertekan, tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 yang tumbuh di bawah 5%, dipicu oleh tertekannya daya beli masyarakat akibat akumulasi infla...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan membuat peraturan baru mengenai kriteria Wajib Pajak (WP) yang tak perlu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak saat sistem inti administrasi perpajakan atau core tax system dirilis. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi...
Read More