Author: lucidaco

Kementerian Keuangan mengumumkan kebijakan perpajakan yang akan mendukung keberlanjutan perlindungan finansial bagi para pensiunan. Kebijakan ini adalah komitmen nyata dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di usia tidak produktif.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan perlakuan khusus berupa insentif Tarif Final yang jauh lebih ringan bagi para pekerja yang mencairkan dana Jaminan Hari...
Read More

Panitia Kerja (Panja) penyusunan rancangan awal postur RAPBN 2027 antara DPR dan pemerintah di Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyepakati postur sementara fiskal pemerintah untuk tahun depan.Berdasarkan dokumen laporan kesepakatan panja, target pendapatan negara ditetapkan di kisaran 12,01-12,40% PDB, dengan belanja negara 13,81-14,80% PDB. Dengan demikian defisit APBN 2026 dirancang sebesar ...
Read More

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa heran ketika mendapatkan fakta tingginya angka restitusi pajak dalam empat bulan pertama pada tahun ini, yakni Januari-April 2026. Dia mengungkapkan nilai restitusi mencapai Rp 160 triliun. Ini setara dengan nilai restitusi sembilan bulan pada periode 2025."Rp 160 triliun itu angka setara realisasi sampai 9 bulan tahun lalu. Kalau realisasi akhir April 2026 d...
Read More

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal isu yang tengah menjadi sorotan kalangan buruh, yakni pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dikenakan pajak 5%.Purbaya mengatakan, dirinya akan melakukan pengecekan ulang terlebih dahulu ketentuannya dengan Direktur Jenderal Pajak sebelum berbicara lebih jauh. "Nanti saya cek lagi dengan Dirjen Pajak ya. Nanti saya akan c...
Read More

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di platform e-commerce tidak terkait dengan pungutan pajak. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari aturan baru perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), yang bertujuan memperkuat legalitas usaha para penjual daring.Sebagaimana diketahui, kewajiban NIB diatur dalam Peraturan ...
Read More

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mengidentifikasi adanya risiko potensi kehilangan penerimaan negara (potential loss) dari pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah. Hal tersebut dipicu oleh adanya kerancuan kebijakan di tingkat lembaga pelaksana serta pengelolaan dana bantuan yang dinilai belum optimal di lapangan.Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, salah...
Read More

Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan hukuman kepada Direktur PT ADD berinisial DS berupa pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp2,11 miliar karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara, sebagaimana putusan yang dibacakan di Kota Denpasar pada Kamis (4/6/2026).Berdasarkan putusan pengadilan...
Read More

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat (Kanwil DJP Jakarta Pusat) menyita aset PT GR berupa uang tunai senilai Rp 2 miliar.Penyebabnya, perusahaan itu diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melalui perusahaan yang bergerak di bidang konsultan manajemen. "Penyitaan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan...
Read More

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil 6 Direktur Jenderal (Dirjen) di bawah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas rencana dan anggaran 2027.Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, rapat digelar pukul 10.00 WIB di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (15/6/2026) Pimpinan rapat adalah Ketua Komisi XI M Misbakhun dan didampingi oleh Wakil Ketua Dolfie O.F.P. Adapun enam Eselo...
Read More

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi memblokir 571 rekening milik 50 wajib pajak penunggak dengan total tunggakan mencapai Rp70,2 miliar."Pemblokiran rekening merupakan bagian awal kegiatan penagihan pajak dengan upaya paksa. Ini penegakan hukum. Sejatinya ini adalah pelayanan - pelayanan kepada wajib pajak yang patuh. Jadi, penegakan hukum kepada wajib p...
Read More