Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi restu Komisi VI DPR RI terkait persetujuan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun anggaran 2025. Adapun keseluruhan PMN yang dibutuhkan untuk tahun 2025 sebesar Rp44 triliun kepada 16 BUMN.
“Alhamdulillah seluruh fraksi dari Komisi VI menyetujui PMN tahun anggaran 2025 yang akan diberikan kepada BUMN,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (11/7).
Dalam rapat kerja bersama Komisi VI, Erick mengungkapkan, BUMN mampu memberikan kontribusi kepada negara dari sektor fiskal. Selama 2020-2023, BUMN telah memberikan kontribusi kepada negara dengan penerimaan pajak sebesar Rp 1.374 triliun dan PNBP lainnya senilai Rp 356 triliun kepada negara.
Sementara, selama periode 2020-2024, PMN yang diberikan kepada BUMN sebesar Rp 218 triliun, sedangkan BUMN bisa memberikan dividen sebelum audit atau unaudited sebesar Rp 280 triliun kepada negara.
“Ini artinya, PMN yang sebelumnya dibiayai dari utang yang diterbitkan negara, bisa dibiayai dari dividen BUMN,” sebutnya.
“Terima kasih apresiasi, dukungan dan pengawasan seluruh Anggota Dewan Komisi VI yang ikut memberikan kontribusi untuk BUMN bisa semakin besar,” pungkasnya.
Berikut 16 BUMN yang mendapat PMN Tahun Anggaran 2025:
1. PT Hutama Karya (Persero) Rp 13,86 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.
2. PT Asabri Rp 3,61 triliun untuk perbaikan permodalan.
3. PT PLN (Persero) Rp 3 triliun untuk program listrik desa.
4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan KUR.
5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI Rp Rp 2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru.
6. PT Bio Farma (Persero) Rp 2,21 triliun untuk fasilitas capex baru.
7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk Rp 2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja – Bawen dan Solo – Jogja.
8. PT Wijaya Karya (Persero) Rp 2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan.
9. PT Len Industri (Persero) Rp 2 triliun untuk modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.
10. PT Danareksa (Persero) Rp 2 triliun untuk pengembangan usaha.
11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Rp 1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.
12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food Rp 1,62 triliun untuk modal kerja program CPP.
13. PT PP (Persero) Rp 1,56 triliun untuk penyelesaian proyek Jogja – Bawen dan KIT Subang.
14. Perum DAMRI Rp 1 triliun untuk penyediaan bus listrik.
15. Perumnas Rp 1 triliun untuk penyelesaian persediaan perumahan.
16. PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA Rp 976 miliar untuk pembuatan kereta KRL.
Sumber : CNBC Indonesia